Kepastian Prabowo Soal Reshuffle Kabinet Usai Koreksi 5 Kebijakan Kontroversial

TRIBUN-TIMUR.COM - Kepastian Presiden RI Prabowo Subianto soal rencana reshuffle Kabinet Merah Putih (KMP) periode 2024-2029.

Kinerja para menteri Prabowo - Gibran Rakabuming Raka sedang menjadi sorotan.

Sejumlah kebijakan publik menteri Prabowo-Gibran belakangan ini dianggap memancing kegaduhan di kalangan masyarakat hingga berujung anulir.

Prabowo pun membahas soal wacana reshuffile kabinet yang bergulir usai hadiri Konferensi Internasional tentang Infrastruktur (International Conference on Infrastructure/ICI) di JCC, Senayan Jakarta, Kamis, (12/6/2025), dikutip Tribunnews.com.

5 Kebijakan Bermasalah

Sejauh ini, sudah ada 5 kebijakan kontroversial dikoreksi Prabowo, antara lain:

1. PPN 12 Persen
 
Kebijakan pertama yang dianulir Prabowo adalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yakni dari 11 persen menjadi 12 persen.

Mengulas kembali ke malam Tahun Baru 2025, Prabowo mendatangi gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan rapat bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Usai rapat, keduanya bersama Wakil Menteri dan jajaran Direktur Jenderal (Dirjen) menggelar konferensi pers.

Dalam konferensi pers tersebut, Prabowo menyatakan bahwa kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah, yaitu objek pajak yang sebelumnya sudah dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), tanpa menyentuh kebutuhan pokok.

Barang-barang itu mencakup jet pribadi, kapal pesiar, yacht, hingga rumah mewah.

"Karena itu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah," ujar Prabowo, Selasa (31/12/2024), dilansir Kompas.com.

Pembatalan dilakukan menyusul banyaknya protes dari masyarakat, saat ekonomi kelas menengah kian terpuruk, termasuk karena beras premium tergolong dikenakan pajak.

Meski kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 telah direncanakan sejak Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) terbit.

Masyarakat sempat heboh kemudian menyampaikan aksi penolakan lewat petisi di media sosial hingga turun ke jalan.

Pasalnya, kebijakan ini diprediksi akan memicu lonjakan harga barang dan jasa yang berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat.

2. Larangan Pengecer Jual Elpiji 3 Kg

Sama seperti PPN, Prabowo kembali mengambil alih kebijakan kontroversial kedua yang dibuat menterinya, dengan membatalkan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram setelah masyarakat gaduh.

Pembatalan kebijakan itu diumumkan langsung oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

"Hari ini, para pengecer bisa kembali berjualan agar tidak terjadi kesulitan akses elpiji di masyarakat," kata Hasan, saat dikonfirmasi, Selasa (4/2/2025) pagi.

Awalnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatur, pembelian elpiji 3 kg harus melalui pangkalan atau subpenyalur Pertamina mulai 1 Februari 2025.

Tetapi, kebijakan tersebut justru mengakibatkan kelangkaan elpiji, antrean panjang, bahkan ada warga lanjut usia (lansia) yang meninggal dunia akibat menunggu terlalu lama.

Prabowo lanta memanggil Bahlil ke Istana Kepresidenan Jakarta.

Ia bahkan disebut-sebut sempat menelepon Bahlil hingga 2 kali akibat peristiwa ini.

Setelah bertemu Prabowo, Bahlil menyampaikan rasa bersalahnya di depan awak media.

Bahlil kemudian meminta semua pihak untuk tidak menyalahkan pihak-pihak lain terkait isu itu karena ia sudah mengakui kesalahannya.

"Jadi enggak usah dipersalahkan siapa-siapa, itu adalah kesalahan kami, kalau itu ada salah," ujar Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

"Tapi, kalau itu ada kelebihan, itu ada kebenaran pemerintah," imbuhnya.

Bahlil mengaku bahwa kebijakan yang melarang pengecer menjual elpiji bersubsidi diambil sebab selama ini gas bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran.

Harganya pun dipatok lebih mahal dari harga tertinggi yang ditetapkan pemerintah.

Dengan subsidi senilai Rp 87 triliun, harga gas elpiji 3 kg seharusnya berkisar Rp 18.000 - Rp 19.000, atau paling tinggi mencapai Rp 20.000 per tabung.

Dengan begitu, Bahlil berjanji akan memastikan agar gas bersubsidi didistribusikan kepada pihak-pihak yang memang berhak menerima.

"Sudah paling jelek-jelek banget kalau ada mark up, itu sudah paling jelek Rp20.000, sudah jelek banget lah, tapi sebenarnya Rp18.000, Rp19.000. Tapi apa yang terjadi, harga kita itu ada yang sampai Rp25.000 sampai Rp30.000," jelasnya.

3. Percepat pengangkatan CASN (CPNS + PPPK)

Kebijakan ketiga yang diubah Prabowo ialah mempercepat pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada Maret 2025.

Awalnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengumumkan penundaan pengangkatan CASN 2024.

Pengumuman penundaan tersebut sontak menuai kontroversi karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan awal yang akhirnya merugikan para calon pegawai.

Masalah ini juga sampai ke Istana, hingga akhirnya Prabowo mengeluarkan instruksi agar pengangkatan dipercepat.

Pengangkatan serentak CASN 2024 kemudian dipercepat paling lambat Juni 2025, dari semula diumumkan pada Oktober 2025.

Sedangkan, untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024 diangkat paling lambat Oktober 2025 yang sebelumnya akan diangkat pada Maret 2026.

4. Mencabut izin tambang nikel di Raja Ampat

Belum lama ini, Prabowo juga mencabut izin eksplorasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, setelah muncul protes publik berkat laporan Greenpeace Indonesia atas kondisi Raja Ampat.

Laporan Greenpeace Indonesia menunjukkan bahwa aktivitas penambangan nikel terjadi di sejumlah pulau-pulau kecil, di antaranya di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran.

Berdasarkan analisis Greenpeace, eksploitasi nikel di ketiga pulau itu telah membabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami khas.

Padahal, ketiga pulau itu dilindungi oleh UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil karena termasuk pulau-pulau kecil yang tidak boleh ditambang.

Sejumlah dokumentasi yang diperoleh juga menunjukkan limpasan tanah yang memicu sedimentasi di pesisir.

Limpasan tanah muncul karena pembabatan hutan dan pengerukan tanah.

Adanya sedimentasi itu berpotensi merusak karang dan ekosistem perairan Raja Ampat.

Selain ketiga pulau itu, masih ada 2 pulau kecil lain di Raja Ampat yang terancam tambang nikel, yakni Pulau Batang Pele dan Manyaifun.

Kedua pulau tersebut bersebelahan dan jaraknya kurang lebih 30 kilometer dari Piaynemo, gugusan bukit karst yang gambarnya terpacak di uang pecahan Rp 100.000.

Setelah protes dan tagar #SaveRajaAmpat muncul di berbagai media sosial (medsos), Prabowo mencabut empat dari lima izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan UNESCO Geopark Raja Ampat, mencakup izin untuk PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

Izin tersebut dinilai melanggar lingkungan dan administrasi.

Sedangkan, satu izin lainnya milik PT Gag Nikel, tetap diizinkan karena beroperasi di luar zonasi geopark dan memiliki RKAB lengkap.

"Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini," ungkap Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

“Dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat," sambungnya.

5. Sengketa 4 Pulau Aceh–Sumut

Terbaru, Prabowo merampungkan polemik 4 pulau yang sebelumnya disengketakan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Konflik antarprovinsi itu berawal saat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan keputusan yang salah satunya berisi keempat pulau masuk wilayah Sumut.

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Sontak, keputusan dari kementerian yang dibawahi Tito Karnavian itu dikritisi dan dipertanyakan banyak pihak.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut merasa keberatan atas keputusan yang baru terbit itu.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengeklaim bahwa pihaknya mengantongi jejak historis di keempat pulau.

Muzakir alias Mualem pun menggelar pertemuan khusus dengan Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI, DPR Aceh, dan rektor di wilayahnya, bertempat di ruang restoran Pendopo Gubernur Aceh, pada Jumat (13/6/2025) malam.

Hasilnya, disepakati untuk memperjuangkan keempat pulau kembali menjadi milik Aceh.

"Itu hak kami, kewajiban kami, wajib kami pertahankan. Pulau itu adalah milik kami, milik Pemerintah Aceh. Mereka-mereka tetap (harus) mengembalikan pulau ini kepada Aceh," ujarnya kepada awak media seusai rapat.

Di sisi lain, Gubernur Sumut Bobby Nasution tidak mau kalah.

Menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu berdalil bahwa keputusan tersebut sudah berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kemendagri.

Pengaturan wilayah pun merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga pihaknya hanya menjalankan putusan pemerintah pusat.

"Kami hanya jalankan keputusan," ucap Bobby.

Bobby diketahui sempat mengajak Pemprov Aceh untuk mengelola bersama keempat pulau, menyusul potensi pariwisata di 4 pulau itu.

"Kalau jadi milik Provinsi Sumatera Utara, pengelolaannya itu nanti di Provinsi Sumatera Utara, jadi opsi kami mau mengajak kerjasama siapa-siapa. Kalau mau nolak ya silakan," tutur Bobby.

Tetapi, pengelolaan bersama ditolak mentah-mentah oleh Mualem.

Pasalnya, Pemprov Aceh mengaku telah banyak mengantongi dokumen secara historis yang menyatakan bahwa keempat pulau adalah miliknya.

"Tidak kita bahas itu, macam mana kita duduk bersama itu kan hak kita. Kepunyaan kita, milik kita," tegas Mualem usai pertemuan dengan DPR/DPD RI asal Aceh.

"Wajib kita pertahankan. Mereka-mereka tetap (harus) mengembalikan pulau ini kepada Aceh," pungkasnya.

Pada akhirnya, Prabowo harus turun tangan untuk memutuskan bahwa 4 pulau masuk dalam wilayah administrasi Aceh.

Keputusan itu diambil Prabowo di sela-sela perjalanannya ke Rusia untuk menemui Presiden Rusia Vladimir Putin.

Bahkan, Prabowo menyempatkan diri untuk memimpin rapat langsung secara daring melalui video konferensi.

Sementara itu, peserta rapat hadir langsung di Istana Kepresidenan Jakarta.

Antara lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Prabowo memutuskan bahwa 4 pulau yang disengketakan, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan, masuk ke dalam wilayah administratif Aceh.

"Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung kemudian tadi Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang telah dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh," papar Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).

Belum Berencana Reshuffle

Meski dengan berbagai "huru-hara" ditimbulkan oleh kebijakan para menterinya itu, Prabowo masih belum berencana merombak atau melakukan reshuffle susunan nama di KMP.

Prabowo menilai bahwa selama ini, para menteri di KMP bekerja dengan baik.

"Saya tidak ada rencana mau reshuffle," kata Prabowo, usai menghadiri Konferensi Internasional tentang Infrastruktur (International Conference on Infrastructure/ICI) di JCC, Senayan Jakarta, Kamis, (12/6/2025), dikutip Tribunnews.com.

"Kalau menurut saya ya begini. Untuk supaya tidak ada spekulasi dalam arti saya sekarang sampai saat ini, saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik, terus terang saja," lanjutnya.

Menurut Prabowo, sejumlah kritik yang dilemparkan kepada beberapa menteri, karena ada yang salah bicara atau lain sebagainya, adalah hal yang wajar.

Prabowo menganggap kritik itu sebagai hal yang biasa dan justru disebutnya baik.

Terlebih, di sebuah negara demokrasi, kritik menjadi hal yang lumrah karena pemerintah juga tidak bisa memuaskan semua pihak.
 
"Bahwa di sana sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Tapi, saya sebagai pengguna, saya sebagai user, menteri-menteri saya bekerja dengan baik." ujar Prabowo.

"Kadang-kadang ada salah bicara, Itu biasa. Tapi, mereka kerja keras, niat mereka baik. Kami sudah kompak," sambungnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Maklumi Menterinya yang Kadang Ada Salah Bicara, Prabowo Tak Berniat Reshuffle: Mereka Kerja Keras

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Prabowo Enggan Reshuffle Kabinet karena Anggap Kinerja Menteri Baik, Namun Telah Anulir 5 Kebijakan