Kepastian Prabowo Soal Reshuffle Kabinet Usai Koreksi 5 Kebijakan Kontroversial

Dengan subsidi senilai Rp 87 triliun, harga gas elpiji 3 kg seharusnya berkisar Rp 18.000 - Rp 19.000, atau paling tinggi mencapai Rp 20.000 per tabung.

Dengan begitu, Bahlil berjanji akan memastikan agar gas bersubsidi didistribusikan kepada pihak-pihak yang memang berhak menerima.

"Sudah paling jelek-jelek banget kalau ada mark up, itu sudah paling jelek Rp20.000, sudah jelek banget lah, tapi sebenarnya Rp18.000, Rp19.000. Tapi apa yang terjadi, harga kita itu ada yang sampai Rp25.000 sampai Rp30.000," jelasnya.

3. Percepat pengangkatan CASN (CPNS + PPPK)

Kebijakan ketiga yang diubah Prabowo ialah mempercepat pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada Maret 2025.

Awalnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengumumkan penundaan pengangkatan CASN 2024.

Pengumuman penundaan tersebut sontak menuai kontroversi karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan awal yang akhirnya merugikan para calon pegawai.

Masalah ini juga sampai ke Istana, hingga akhirnya Prabowo mengeluarkan instruksi agar pengangkatan dipercepat.

Pengangkatan serentak CASN 2024 kemudian dipercepat paling lambat Juni 2025, dari semula diumumkan pada Oktober 2025.

Sedangkan, untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024 diangkat paling lambat Oktober 2025 yang sebelumnya akan diangkat pada Maret 2026.

4. Mencabut izin tambang nikel di Raja Ampat

Belum lama ini, Prabowo juga mencabut izin eksplorasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, setelah muncul protes publik berkat laporan Greenpeace Indonesia atas kondisi Raja Ampat.

Laporan Greenpeace Indonesia menunjukkan bahwa aktivitas penambangan nikel terjadi di sejumlah pulau-pulau kecil, di antaranya di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran.

Berdasarkan analisis Greenpeace, eksploitasi nikel di ketiga pulau itu telah membabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami khas.

Padahal, ketiga pulau itu dilindungi oleh UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil karena termasuk pulau-pulau kecil yang tidak boleh ditambang.