Kepastian Prabowo Soal Reshuffle Kabinet Usai Koreksi 5 Kebijakan Kontroversial

Pasalnya, kebijakan ini diprediksi akan memicu lonjakan harga barang dan jasa yang berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat.

2. Larangan Pengecer Jual Elpiji 3 Kg

Sama seperti PPN, Prabowo kembali mengambil alih kebijakan kontroversial kedua yang dibuat menterinya, dengan membatalkan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram setelah masyarakat gaduh.

Pembatalan kebijakan itu diumumkan langsung oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

"Hari ini, para pengecer bisa kembali berjualan agar tidak terjadi kesulitan akses elpiji di masyarakat," kata Hasan, saat dikonfirmasi, Selasa (4/2/2025) pagi.

Awalnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatur, pembelian elpiji 3 kg harus melalui pangkalan atau subpenyalur Pertamina mulai 1 Februari 2025.

Tetapi, kebijakan tersebut justru mengakibatkan kelangkaan elpiji, antrean panjang, bahkan ada warga lanjut usia (lansia) yang meninggal dunia akibat menunggu terlalu lama.

Prabowo lanta memanggil Bahlil ke Istana Kepresidenan Jakarta.

Ia bahkan disebut-sebut sempat menelepon Bahlil hingga 2 kali akibat peristiwa ini.

Setelah bertemu Prabowo, Bahlil menyampaikan rasa bersalahnya di depan awak media.

Bahlil kemudian meminta semua pihak untuk tidak menyalahkan pihak-pihak lain terkait isu itu karena ia sudah mengakui kesalahannya.

"Jadi enggak usah dipersalahkan siapa-siapa, itu adalah kesalahan kami, kalau itu ada salah," ujar Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

"Tapi, kalau itu ada kelebihan, itu ada kebenaran pemerintah," imbuhnya.

Bahlil mengaku bahwa kebijakan yang melarang pengecer menjual elpiji bersubsidi diambil sebab selama ini gas bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran.

Harganya pun dipatok lebih mahal dari harga tertinggi yang ditetapkan pemerintah.