7 Mahasiswa Makassar Demo Macetkan Jalan Desak Tutup Permanen Tambang Nikel di Raja Ampat

Aktivitas tambang di Raja Ampat kata Jimmy, sangat berpotensi merusak ekosistem pariwisata dan keindahan alam daerah tersebut.

Ia menyebut, untuk memajukan masyarakat Raja Ampat, pemerintah harusnya lebih serius mengembangkan pariwisata. Bukan menghadirkan tambang.

Terlebih, sebagian besar pulau kecil di Raja Ampat masuk dalam kawasan hutan lindung, sehingga kegiatan tambang di wilayah tersebut dianggap ilegal dan merusak.

Ia juga menyoroti ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan aktivitas penambangan yang terus berlangsung di kawasan tersebut.

"Kita melihat, tatanan realitas dan regulasi itu tertabrak antara regulasi dan aktivitas penambangan di Kabupaten Raja Ampat," terangnya.

Lebih lanjut, Jimmy menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengambil langkah tegas dalam menyikapi permasalahan ini.

"Oleh karena itu, kami meminta kepada Presiden Prabowo untuk mencabut semua izin tambang nikel. Karena itu akan mengancam semua, baik para petani, nelayan dan pariwisata, akan terancam kehidupannya sehari-hari," ungkapnya.

GRD pim mendorong adanya pengelolaan pariwisata yang lebih berpihak pada masyarakat lokal di Raja Ampat dan tidak hanya menguntungkan korporasi.

"Di sisi lain juga kami mendorong pemerintah untuk melakukan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Raja Ampat dan memberdayakan masyarakat sekitar," tuturnya.

Menurutnya, kegiatan tambang di Raja Ampat sudah berlangsung lama dan melibatkan berbagai rezim pemerintahan sebelumnya, namun tetap dianggap menyalahi aturan.

"Izin tambang di Raja Ampat sangat keliru, karena dari beberapa presiden sebelumnya sudah beraktivitas penambangan di Raja Ampat dan sudah lama. Makanya itu bertentangan," bebernya.

Jimmy juga meminta, agar Presiden Prabowo Subianto menindak siapa saja yang terlibat dalam penerbitan izin tambang tersebut.

Kata dia, persoalan di Raja Ampat bukan hanya soal lingkungan, tapi juga menyangkut integritas pemerintahan yang tercoreng akibat ulah oknum-oknum tertentu.

"Saya kira Presiden Prabowo harus mengevaluasi, siapa yang memberikan izin tambang di Kabupaten Raja Ampat. Bila perlu harus dicopot dari jabatannya," tegasnya.(*)