Rp188 M DBH Pemkab Lutim Belum Dibayarkan Pemprov Sulsel, Irwan Bachri Syam Surati Andi Sudirman

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU TIMUR - Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan hingga kini belum menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2024.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Luwu Timur, Awaluddin.

Menurutnya, meski Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, telah mengirim surat resmi ke Gubernur Sulawesi Selatan sejak 14 April 2025 terkait permintaan penyaluran DBH.

Namun hingga kini belum ada konfirmasi atau kejelasan dari pihak provinsi.

"Untuk tahun 2024, DBH dari triwulan April sampai Desember senilai Rp91 miliar belum juga disalurkan. Ini terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta kontribusi dari air permukaan," jelas Awaluddin, Jumat (23/5/2025).

Sementara itu, untuk triwulan I tahun 2025 (Januari-Maret), Pemkab Luwu Timur telah menerima DBH sebesar Rp39 miliar, sesuai peraturan gubernur yang berlaku.

Tak hanya itu, Awaluddin juga mengungkapkan bahwa masih ada kekurangan bayar DBH dari pemerintah pusat untuk tahun 2023 yang belum disalurkan, dengan nilai mencapai Rp97 miliar.

“DBH sangat memengaruhi pendapatan daerah. Tahun lalu saja, pendapatan kita menurun salah satunya karena keterlambatan penyaluran dana ini,” ujarnya.

Baca juga: Pemprov Sulsel Masih Mengutang DBH ke Pemkab Maros, Baru Rp12 Miliar Disalurkan

Pemkab Luwu Timur berharap pemerintah provinsi dan pusat dapat segera menyalurkan dana tersebut agar roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan optimal.(*)