Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

PSU Pilkada Palopo

Bawaslu Soroti Status Pemilih PSU Pilkada Palopo di TPS Lapas 

Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, mengungkapkan bahwa validitas data pemilih di lapas menjadi salah satu titik krusial yang harus diawasi.

Penulis: Renaldi Cahyadi | Editor: Alfian
TRIBUN-TIMUR.COM
PILKADA PALOPO - Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, saat ditemui di Kantor Bawaslu Sulsel, Jl AP Pettarani, Kota Makassar, 2024 lalu. Mardiana sebut BAwaslu awasi pemilih dalam lapas. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) akan mengawasi secara ketat pemilih dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas)

Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, mengungkapkan bahwa validitas data pemilih di lapas menjadi salah satu titik krusial yang harus diawasi.

Ia mengaku jika, Bawaslu sudah melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan, terutama dari sisi pemilih. 

Namun, kata Mardiana, Masih ada sejumlah persoalan, seperti pemilih yang seharusnya masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tapi tidak tercatat. 

"Ini merujuk pada data per 27 November lalu. Fokus utama kami adalah memantau status para pemilih yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas),”  katanya, Jumat (22/5/2025).

Baca juga: Ketua KPU RI Pimpin Pelepasan Distribusi Logistik PSU Pilkada Palopo

Dua kelompok pemilih di Lapas menjadi perhatian khusus, kata Mardiana, mereka yang baru masuk setelah batas pendataan DPT dan yang telah bebas namun terdaftar di TPS Lapas.

“Ada beberapa kasus, pemilih yang baru masuk Lapas setelah tanggal 27, jadi mereka belum terdaftar. Pemilih yang sudah keluar dari Lapas, padahal sebelumnya terdaftar di sana. Ini menjadi perhatian khusus," kata dia.

"Apakah mereka tetap bisa memilih di TPS Lapas, atau justru diarahkan ke tempat lain? Begitu juga soal petugas Lapas, apakah mereka bisa memilih di luar Lapas? Ini bagian dari tingkat kerumitan pemetaan pemilih,” tambha Mardiana.

Di luar aspek administratif, lanjut Mardiana, Bawaslu juga mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menjamin integritas PSU, khususnya di wilayah perbatasan.

Pencegahan mobilisasi pemilih dari luar daerah menjadi prioritas.

“Kami pastikan daerah perbatasan, terutama yang terisolasi, tidak lagi dimasuki pihak luar. Karena itu, kami bekerja sama dengan kepolisian untuk mengisolasi wilayah perbatasan. Selain itu, Satpol PP juga terlibat membantu menurunkan alat peraga kampanye yang masih terpasang,” jelasnya.(*)


 
 

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved