Memahami Azas Hukum Contractus Actus dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan

"Pencabutan keputusan atau penghentian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh:

(a) Badan dan/atau pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan; atau

(b) Atasan badan dan/atau pejabat yang mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan, apabila dalam tahap penyelesaian upaya administrasi."

Selain itu, Pasal 64 UU AP menetapkan bahwa pencabutan suatu KTUN dapat dilakukan apabila terdapat:

• Cacat kewenangan,
• Cacat prosedur,
• Cacat substansi.

Hal ini menjadi dasar koreksi terhadap keputusan yang kemudian diketahui mengandung kecacatan.

ASN sebagai pengelola pemerintahan wajib bekerja secara:

• Transparan,
• Akuntabel,
• Bebas dari mens rea (niat jahat),
• Patuh terhadap regulasi,
• Mencatat setiap tindakan secara tertib sebagai alat bukti yang sah.

Salah satu indikator penting adalah asas kecermatan, yang menuntut agar setiap badan atau pejabat administrasi negara bertindak dengan hati-hati, mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang relevan, merujuk pada peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan kepentingan pihak ketiga agar tidak menimbulkan kerugian.

Dengan demikian, setiap KTUN yang diterbitkan harus memperhatikan aspek prosedural dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, asas contrarius actus memiliki makna yang sejalan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan.(*)