Pejabat Sulsel Ramai-ramai Mundur Terbaru Karaeng Raja dan Junaedi, Pengamat Sentil Balas Dendam

“Tidak ada alasan tidak sejalan pimpinan, kecuali kebijakan pimpinan menyalahi aturan. Itu pun perlu meluruskan tanpa harus mundur,” katanya saat dihubungi Tribun-Timur.com, Kamis (13/3/2025).

Dia menambahkan, gubernur maupun bupati  sebagai atasan Kadis sekiranya tidak memberi beban di luar aturan dan kemampuan bawahan, apalagi tekanan karena tendensi politis.

Baginya penting pemerintahan sejalan atau sinergis atas hingga bawah. Jabatan dijalankan secara profesional.

“Jangan lagi ada istilah balas dendam dan balas budi tapi proporsional dan profesional,” tutur Guru Besar Komunikasi Politik Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) ini.

Jabatan Pejabat Kosong Bertambah

Mundurnya Asharie dan Junaedi membuat kursi Kadis kosong menjadi 15.

Selain BKAD dan Dinas Ketapang, jabatan lowong lainnya, yaitu Asisten III Bidang Administrasi Setda Sulsel, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Sulsel, Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Lalu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kadis Perpustakaan dan Kearsipan, Direktur RSKD Dadi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Kemudian Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Sulsel.

Banyakan jabatan eselon II yang kosong di Pemprov Sulsel, Prof Firdaus Muhammad meminta Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman segera mengisinya.

Tentunya pengisian jabatan harus berdasarkan regulasi yang ada dan dipilih sesuai kompetensi serta karier,

Jika dibiarkan kosong lama khawatirnya akan mengganggu jalannya roda pemerintahan.

“Jika dibiarkan kosong maka dipastikan ganggu pemerintahan, apalagi sampai puluhan lowong, tepatnya 13 dan mungkin saja lakukan rolling jabatan,” pintanya. (*)