Aliyah Pimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXIX di Balaikota Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-29 di Halaman Balaikota Makassar, Jl Ahmad Yani, Jumat (25/4/2025). 

Aliyah menggunakan Pakain Dinas Umum (PDU) berwarna putih saat menjadi Pembina Upacara. 

Upacara peringatan Hari Otoda ini dihadiri oleh seluruh Organisai Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Makassar. 

Ada beberapa amanat yang disampaikan Aliyah dalam kesempatan tersebut, utamanya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dalam sambutan serentak Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, Aliyah menegaskan bahwa Hari Otoda merupakan momen strategis untuk mengevaluasi dan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. 

Otonomt daerah harus berorientasi pada pelayanan publik, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

"Hari ini adalah kesempatan emas untuk berkolaborasi dalam mengimplementasikan komitmen bersama demi kemajuan bangsa," ucap Aliyah. 

Pelaksanaan otonomi daerah harus berorientasi pada pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Serta mampu mendorong percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah.

Selain itu, implementasi kebijakan nasional perlu dijalankan secara kolaboratif.

Kesepahaman antara pusat dan daerah terhadap prioritas pembangunan seperti ketahanan pangan, energi, pengelolaan sumber daya air, pendidikan, dan layanan kesehatan harus beriringan.

Sebab pemerintah daerah adalah mitra aktif dalam menentukan arah kebijakan yang relevan. 

"Oleh karena itu, penting untuk membangun keselarasan agar pembangunan dapat berkembang secara adil dan merata," ujarny.

Aliyah Mustika Ilham juga menekanka perlunya penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

"Kita harus terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat," tutupnya.(*)