Makassar Mulia

Makassar Siap Kawal Program Makan Bergizi Gratis

Dinas Kominfo Makassar
KAWAL MBG - Potret Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (kanan bersama Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman pada kegiatan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis (28/8/2025). Pemkot Makassar siap kawal MBG. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menghadiri kegiatan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (28/8/2025).

Ia didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Nirman Nisman Mungkasa.

Hadir pula Kepala BPOM RI Prof. Taruna Ikrar dan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Acara berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Jl. S. Tangka No.31, Sawerigading, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar.

Kegiatan dirangkaikan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan kinerja baik tahun 2023–2024.

Penghargaan langsung dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dalam kesempatan itu, Taruna Ikrar dan Andi Sudirman menandatangani hibah lahan seluas lebih dari 10 hektare di Kabupaten Maros. 

Lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan (PoltekPOM).

PoltekPOM yang digadang menjadi pusat pendidikan tenaga ahli pengawas pangan pertama di Indonesia.

Nirman Nisman Mungkasa menyatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mendukung BPOM melalui penyuluhan dan bimbingan teknis akan memberikan tambahan wawasan kepada pemerintah daerah.

"Program Makan Bergizi Gratis merupakan program jangka panjang. Untuk menjamin kualitasnya, perlu pengawasan ketat terhadap bahan pangan," kata Nirman dalam keterangan resminya kepada Tribun-Timur.com, Kamis malam.

"Peran BPOM sangat penting dalam memberikan arahan dan penyuluhan, agar pemerintah daerah dapat memastikan pangan yang sehat dan aman sampai ke masyarakat," jelasnya.

Nirman menegaskan, Pemkot Makassar siap mendukung langkah-langkah strategis pemerintah pusat dalam mewujudkan program makan bergizi gratis yang aman dan berkualitas.

Penyuluhan keamanan pangan ini menjadi penting agar program makan bergizi tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan gizi, tapi juga menjamin keamanan konsumsi masyarakat. 

"Dengan adanya PoltekPOM ini, kita optimistis akan lahir tenaga-tenaga pengawas pangan yang lebih profesional di masa depan," imbuhnya.

Dengan dukungan kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Sulawesi Selatan diharapkan menjadi salah satu daerah terdepan dalam penguatan sistem keamanan pangan nasional, sekaligus menjadi pilar penting dalam menyukseskan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis.

"Dengan adanya bimbingan teknis, wawasan dan pengetahuan para pemangku kepentingan akan semakin kuat dalam menjaga keamanan pangan," jelas Nirman.

Ia menambahkan, pembangunan sekolah dinas ahli pengawas makanan yang pertama di Indonesia tersebut akan menjadi tonggak penting dalam menghasilkan tenaga ahli keamanan pangan yang lebih berkualitas di masa depan.

"Ini akan mencetak SDM unggul di bidang pengawasan pangan, sehingga penguatan sistem keamanan pangan di Indonesia, khususnya di kawasan timur, dapat lebih maksimal," tambahnya. (*)