Pemprov Sulsel Finalisasi Efisiensi Anggaran, Target Realokasi Rp1,5 Triliun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan tengah merampungkan finalisasi perhitungan efisiensi anggaran.

"Sementara proses finalisasi," tegas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel, Setiawan Aswad, Sabtu (12/4/2025).

Efisiensi anggaran ini ditargetkan dapat merealokasi dana sebesar Rp1,5 triliun agar bisa diformulasikan ulang menjadi program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat.

"Ditarget itu, mudah-mudahan dengan efisiensi itu kita bisa mencapai ruang fiskal yang efisien, dalam arti reorientasi dan realokasi. Begitu dicoba efisiensinya, selanjutnya realokasi," kata Setiawan.

Ia mengakui bahwa semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan terdampak, termasuk pemangkasan anggaran perjalanan dinas.

"Hampir semua terdampak. Misalnya, perjalanan dinas tiap OPD harus 50 persen, pasti OPD terdampak. Belanja sesuai instruksi presiden melalui edaran Mendagri, tentang efisiensi itu semua," jelasnya.

Setiawan menambahkan, dalam menghitung efisiensi, yang pertama dinilai adalah urgensi kegiatan dan belanjanya, kemudian baru besaran anggaran secara nominal.

Sebelumnya diberitakan, Penjabat Gubernur Sulsel, Andi Sudirman, meninjau postur APBD Sulsel 2025 dan menilai ada sejumlah mata anggaran yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.

"Saya mau tarik Rp1,5 triliun untuk realokasi ulang," ujarnya saat ditemui di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.

Selama ini, Desk Efisiensi yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah mengecek anggaran di setiap OPD.

Dari proses tersebut, ditemukan beberapa porsi anggaran yang bisa direalokasi, seperti belanja makan minum senilai Rp87 miliar setara 2 juta boks, dan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp155 miliar.

Total efisiensi yang disasar mencapai Rp1,5 triliun, dengan prioritas mengalihkan anggaran yang dinilai tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Andi Sudirman menyampaikan bahwa seluruh format program dan kegiatan pemerintahannya tertata di Bappelitbangda.

Ia menegaskan tidak akan berkompromi jika ada OPD yang melanggar kebijakan efisiensi tersebut.

Namun, ia tetap terbuka untuk berdiskusi dengan ASN yang ingin menyelenggarakan program asalkan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. (*)