Aturan Gratifikasi dan Korupsi Selama Idulfitri Diterbitkan di Luwu Timur

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU TIMUR - Bupati Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Irwan Bachri Syam, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 700/0039/BUP Tahun 2025 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam perayaan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

Surat Edaran yang ditandatangani pada 26 Maret 2025 ini bertujuan memperkuat upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam mencegah praktik gratifikasi yang sering terjadi saat perayaan hari besar keagamaan.

Dalam edaran tersebut, Bupati Irwan menekankan bahwa perayaan hari raya keagamaan merupakan tradisi yang bertujuan meningkatkan religiositas, menjalin silaturahmi, dan berbagi dengan sesama, terutama bagi yang membutuhkan. 

Namun, ia mengingatkan agar perayaan tidak dilakukan secara berlebihan hingga menimbulkan pengeluaran yang tidak diperlukan dan tetap mematuhi peraturan yang berlaku.

Menurut Irwan, pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diwajibkan menjadi teladan dengan tidak meminta, memberi, atau menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya.

Bupati juga melarang ASN memanfaatkan momentum hari raya untuk melakukan tindakan korupsi, karena hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan serta berisiko mendapatkan sanksi pidana.

Lebih lanjut, SE tersebut menegaskan bahwa permintaan dana atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) oleh ASN atau penyelenggara negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi, kepada perusahaan, masyarakat, atau sesama pegawai negeri, dilarang keras.

"Praktik ini dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi," tegas Irwan dalam SE tersebut.

Pengelolaan Gratifikasi dan Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas

Terkait penerimaan gratifikasi dalam bentuk bingkisan makanan atau minuman yang mudah rusak atau kadaluarsa, SE menginstruksikan agar barang tersebut disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan.

Selain itu, penerimaan gratifikasi harus dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Luwu Timur yang berada di Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, untuk kemudian direkap dan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Irwan juga mengingatkan bahwa fasilitas dinas tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. 

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Kepala Desa, serta Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diminta untuk memastikan fasilitas dinas hanya digunakan untuk keperluan kedinasan.

Imbauan bagi ASN dan Dunia Usaha

Dalam SE tersebut, ASN, penyelenggara negara, serta pihak perusahaan atau korporasi diingatkan untuk menghindari praktik-praktik yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi.

Pimpinan asosiasi, perusahaan, dan masyarakat, menurut Irwan, diharapkan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta mencegah praktik gratifikasi, suap, atau uang pelicin dalam bentuk apa pun kepada pejabat negara.

"Jika terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan dari ASN atau penyelenggara negara, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang," tegasnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai gratifikasi dan pencegahan korupsi, masyarakat dapat mengakses laman https://jaga.id atau menghubungi layanan konsultasi melalui WhatsApp di nomor 0811145575 dan Layanan Informasi Publik KPK di nomor 198.

Pelaporan penerimaan atau penolakan gratifikasi dapat dilakukan melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) di http://gol.kpk.go.id, email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau melalui pos ke alamat KPK.(*)

Laporan Jurnalis Tribun Timur Muh Sauki Maulana