Lutra Pakai Dana Infrastruktur Bayar THR

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Lutra) berencana menggunakan transfer dana bagi hasil (DBH) untuk membayar tunjangan hari raya (THR) ASN.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman ingatkan agar Pemkab Lutra berhati-hati menggunakan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya.

Menurut Andi Sudirman, DBH digunakan untuk pembangunan daerah. Sementara THR yang menjadi hak ASN sudah diatur dalam dana alokasi umum (DAU) APBDN.

“Itu kalau anggaran APBD itu tidak ada koneksi langsung dengan DBH. Karena DBH biasanya dialihkan ke infrastruktur. Posnya beda, tidak mungkin langsung masuk. APBD tidak begitu,” kata Andi Sudirman di Rujab Gubernur Sulsel, Senin (24/3).

Andi Sudirman mengatakan, THR itu beda dan tidak terkoneksi langsung dengan DBH. 

Baca juga: Utang Pemkab Luwu Utara Rp283 M, THR ASN Rp32 M Belum Dibayarkan Sepekan Sebelum Lebaran

Andi Sudirman mengaku untuk DBH memang sudah dialokasikan bahkan untuk 12 bulan di 2025.

Bahkan utang DBH tahun lalu sudah diteken untuk pencairan. Sisa pembayaran yang dilakukan per triwulan. 

“Kita sudah siapkan full tahun ini 100 persen. Tinggal masalah pembayarannya aja karena kita kan menunggu per bulannya itu kan. Dia kan sebenarnya pertriwulan bayarnya. Bulan ini kan triwulan pertama. Tapi untuk yang lalu saya sudah tanda tangan beberapa untuk semua,” jelas Andi Sudirman.

Utang Rp238 Miliar

Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, menyebut jika Pemkab Luwu Utara saat ini memiliki utang sebesar Rp283 miliar.

Sementar kas daerah yang tersimpan tidak kurang dari Rp5 miliar. Pemkab Lutra juga dihadapkan pada kewajiban membayar tunjangan hari raya (THR) untuk ASN sebesar Rp32 miliar lebih.

Praktis, dengan kondisi keuangan yang seret, Pemkab Lutra dipastikan kesulitan membayar THR ASN. 

“Kami tetap berupaya semaksimal mungkin agar THR ASN di Luwu Utara dapat segera terbayarkan,” kata Andi Abdullah Rahim, Minggu (23/3).

Menurut Andi Abdullah Rahim, besaran anggaran THR Pemerintah Kabupaten Luwu Utara setara dengan gaji ASN dan PPPK yang dikeluarkan setiap bulan.

Ia juga menegaskan pihaknya berupaya agar THR Pemkab Lutra dapat dituntaskan sebelum hari raya Idulfitri.
Berharap dari DBH