Pemkab Luwu Utara Kesulitan Keuangan, Kas Daerah Tersisa Rp5 Miliar

Meski jumlah hutang terus meningkat, Fatmawati memastikan bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan normal.

Saat ini, ada sekitar 39 ribu jiwa yang iuran BPJS-nya ditanggung oleh Pemkab Lutra.

Jumlah ini hampir sama dengan tahun sebelumnya, dengan kemungkinan pertambahan yang tidak signifikan.

“Untuk tahun 2025, data yang diajukan Pemkab masih sama dengan tahun sebelumnya. Artinya, peserta yang di-cover tetap aktif, kalaupun ada tambahan, jumlahnya tidak banyak,” tambahnya.

Walaupun pelayanan tetap berjalan, BPJS Kesehatan berharap Pemkab segera melunasi tunggakan agar tidak menghambat keberlangsungan program jaminan kesehatan di daerah.

Harapan pada DBH

Selain keterlambatan pembayaran gaji ke-13 dan Siltap kepala desa, Pemda Luwu Utara juga menghadapi kendala dalam membayar THR bagi ASN menjelang Idulfitri 2025.

Dalam komentar yang diposting di media sosial Facebook, Jumail menyatakan bahwa kas daerah saat ini hanya tersisa kurang dari Rp5 miliar, sementara kebutuhan untuk membayar THR ASN dan Siltap kepala desa mencapai sekitar Rp50 miliar.

“Satu-satunya harapan kami saat ini adalah transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari provinsi. Namun, itu pun tidak bisa sepenuhnya memenuhi jumlah yang dibutuhkan,” tulis Jumail.

Dengan kondisi keuangan yang masih sulit, Pemda Luwu Utara kini tengah mencari solusi agar hak ASN dan kepala desa tetap bisa terpenuhi di tengah keterbatasan anggaran yang ada.