Sosiolog Unhas Nilai Pengesahan Revisi UU TNI Terburu-buru
Akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) Dr Rahmat Muhammad mengakui adanya kekhawatiran masyarakat terkait dwifungsi TNI.
Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Saldy Irawan
Adi Suryadi menekankan pentingnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini.
"Menurut saya pengawasan sangat penting nantinya, seharusnya ada mekanisme yang bisa memberi control terhadap implementasi UU tersebut. Karena banyak sektor yang mungkin bisa menjadi celah bagi TNI," kata Adi Suryadi Culla.
Dengan pengesahan ini, Adi mengaku ada celah kedepannya posisi TNI dalam jabatan sipil makin meluas.
"Ada pasti sejumlah celah yang kemungkinan bisa melebar. Banyak sektor bisa TNI masuk ya," katanya.
Catatan sejarah dwifungsi angkatan bersenjata dinilai Adi Suryadi Culla menyisakan trauma.
Masyarakat pun kini dalam kegelisahan melihat pengesahan RUU TNI.
"Dulu TNI bukan kekuatan pertahanan dan keamanan, tapi social politik, bahkan punya fraksi DPR. Terkait dwifungsi itu paling sensitif. Keberadaan TNI jadi kekuatan Politik," ujarnya.
Dua penekanan Adi Suryadi Culla, perlu ada mekanisme pengawasan dan batasan terhadap kekuatan TNI di jabatan sipil.
Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz
| Delapan Nama Calon Ketua DPC PDIP Makassar, William Unggul Dukungan PAC |
|
|---|
| Kuliah Umum BNSP di Polimarim, Prof Amilin: Dunia Kerja Tak Lagi Tanya IPK, Tapi Kemampuan Nyata |
|
|---|
| Perebutan Kursi Ketua PDIP Makassar, 8 Nama Muncul Jadi Kandidat Kuat |
|
|---|
| Sejam Hujan, Poros Paccerakkang Makassar Tergenang Setinggi Lutut |
|
|---|
| Daftar 15 Pejabat Baru Pemprov Sulsel Hasil Job Fit |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/Massa-aksi-Tolak-Revisi-Undang-Undang-TNI-melanjutkan-unjuk-rasa-di-depan-kantor.jpg)