Opini Rahmat Muhammad
Aksi Tipu Tipu
Persoalan ini menimbulkan pertanyaan mendasar, bagaimana praktik semacam ini bisa terjadi dalam sistem tata kelola energi nasional?
Perlu ada regulasi yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan yang melibatkan publik agar kasus serupa bisa dicegah sejak dini.
Tidak hanya itu, publik juga perlu lebih aktif dalam menuntut transparansi dari pemerintah dan korporasi terkait.
Gerakan sosial yang berbasis pada hak konsumen dan keadilan lingkungan bisa menjadi salah satu solusi untuk menekan pemerintah agar lebih serius dalam menangani kasus seperti ini.
Kasus pengoplosan BBM ini bukan sekadar masalah teknis dalam industri energi, tetapi juga cerminan dari persoalan struktural dalam tata kelola sumber daya di Indonesia.
Selama sistem masih memungkinkan praktik korupsi dan lemahnya pengawasan, skandal semacam ini akan terus berulang, merugikan masyarakat kecil dan memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Kita semua prihatin dengan Aksi Tipu Tipu ini yang seolah difasilitasi oleh negara dimana rakyat dibuat tidak berdaya, besar harapan kiranya kepercayaan publik kembali terjaga, semoga.(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.