KPU Luwu Evaluasi Proses Pilkada 2024, Perbedaan Pemahaman Regulasi Masih Jadi Tantangan

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - KPU Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan melakukan focus grup (FGD) discussion dengan Forkopimda serta pihak terkait di Cafe The Zoel, Kota Belopa, Rabu (19/2/2025).

FGD itu bertujuan untuk mengevaluasi kinerja KPU Luwu selama menjalankan proses Pilkada serentak tahun 2024.

Ketua KPU Luwu, Abdullah Sappe Ampin Maja menyebut, pihaknya membutuhkan masukan sebagai dasar perbaikan untuk menjalankan proses Pilkada kedepan.

"Meskipun kita tahu dari Pileg dan Pilkada, menurut pengamatan sebelumnya, Luwu ini dikategorikan dalam zona merah (rawan). Tetapi berkat bantuan Fokopimda proses pemilihan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya gesekan-gesekan di lapangan," bebernya.

Kata Sappe, pihaknya sengaja mengulas kembali kinerja KPU Luwu sebagai penyelenggara mulai dari tahapan dan non tahapan.

Tahapan yang dimaksud Sappe, baik itu dari proses pendaftaran hingga sampai proses rekapitulasi suara di tingkat kabupaten.

"Sedangkan non tahapan berbicara kerja sama dengan lembaga terkait," akunya.

Dalam kesempatan itu, Komisioner Bawasku Luwu, Wahyu Derajat mengaku, perlu adanya penyatuan persepsi antara penyelenggara baik itu jajaran KPU maupun Bawaslu.

"Karena tidak bisa dipungkiri, kita masih menemukan bedanya tingkat pemahaman regulasi antara PPK-PPS maupun Panwascam-PKD. Masih banyak yang salah persepsi. Jadi mungkin, kedepan jika perlu, kita buatkan video bahkan untuk sampai ke level KPPS dan PTPS," bebernya.

Sementara itu, perwakilan Dinas Dukcapil Luwu mengapresiasi koordinasi Bawaslu dengan Forkopimda.

Apalagi menjelang proses poncoblosan, penyelenggara di tingkat kecamatan sering membantu kerja Dukcapil dalam melakukan perekaman KTP untuk pemilih pemula.

"Berkat bantuan PPK PPS membawa masyarakat yang belum memiliki tanda identitas, PPK PPS intensif membawa dan menginfentarisir siapa saja. Dan ini sangat membantu," akunya.

Laporan Jurnalis Tribun Timur Muh Sauki Maulana