Konservatifisme Prabowo Mengubah Angka Stabil Menjadi Kemarahan yang Subtil

Tidak ada perubahan besar yang eksplisit, tetapi ada pergeseran atmosferik yang terasa. Ketika ia berbicara tentang efisiensi dalam pidatonya baru-baru ini, seolah ada rasionalitas dalam kebijakan yang sedang diambil. Padahal ada investasi danantara di sana berseliweran seperti desis ular di hutan tropis.

Negara juga terlihat tidak siap bermain dengan kritik terhadap tubuh pemerintahannya. Saat tagar #kaburajadulu muncul di media sosial sebagai ekspresi frustrasi rakyat yang merasa kehilangan harapan, reaksi pemerintah justru semakin keras.

Beberapa pejabat negara tidak mencoba memahami keresahan publik, tetapi justru mempertanyakan nasionalisme mereka yang mengkritik.

Ada yang bahkan terang-terangan menyarankan agar mereka yang tidak puas “keluar saja dari Indonesia,” seolah kewarganegaraan diukur dari seberapa patuh seseorang terhadap pemerintah, bukan dari hak konstitusionalnya untuk menyuarakan pendapat.

Salah satu contoh nyata adalah kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), yang awalnya dipasarkan sebagai terobosan besar dalam membantu rakyat kecil.

Dalam implementasinya, program ini justru membuat banyak pekerja di industri kecil kehilangan pekerjaan. Tidak ada skema transisi, tidak ada perlindungan bagi mereka yang terdampak.

Negara seakan berkata: "ini adalah untuk kalian," tapi mereka yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru terlempar dari sistem.

Ini bukan sekadar kesalahan teknis, ini adalah gambaran bagaimana kebijakan dibuat dengan pendekatan yang terlalu teknokratis, tanpa melihat dampak sosialnya secara menyeluruh.

Kemarahan yang lebih luas pun muncul dari kebijakan-kebijakan yang dadakan. Pajak pertambahan nilai (PPN) yang tiba-tiba dinaikkan ke 12 persen membuat rakyat kaget.

Eh, tiba-tiba batal. Gas Elpiji juga yang tidak diedar ke pengecer dan kemudian dibatalkan dalam waktu singkat membuat publik bertanya-tanya: apakah ada perencanaan yang matang atau semua hanya improvisasi di tengah jalan? 

Bahkan, ketika rakyat mulai mempertanyakan langkah-langkah ini, respons pemerintah bukanlah klarifikasi yang menenangkan, melainkan justru pernyataan-pernyataan kasar yang semakin memperuncing perasaan ketidakadilan.

Alih-alih memberikan alasan rasional, pejabat negara justru meragukan nasionalisme mereka yang mengkritik, seolah-olah kecintaan terhadap tanah air harus diukur dari seberapa besar rakyat menelan kebijakan tanpa bertanya.

Demo "Indonesia Gelap" tanggal 17 Februari 2025 di beberapa titik di penjuru tanah air menjadi manifestasi dari rasa frustrasi yang terpendam ini.

Gerakan yang dimulai oleh mahasiswa ini bukan sekadar protes terhadap satu kebijakan tertentu, tetapi ekspresi dari kegelisahan yang lebih dalam: bahwa negara semakin jauh dari aspirasi rakyatnya. Ini bukan sekadar soal harga barang atau kebijakan yang tidak jelas, tetapi soal bagaimana suara rakyat semakin tidak didengar.

Alih-alih merespons dengan empati, pemerintah justru semakin keras, menuduh gerakan ini sebagai sesuatu yang berlebihan, bahkan mungkin dimanipulasi oleh kepentingan tertentu.