Krisis Prinsipil dan Tawaran Zuhudisme dalam Peta Jalan Efisiensi Anggaran

Oleh: Afiq Naufal
Mahasiswa Universitas Paramadina

TRIBUN-TIMUR,COM - Rakyat marah. Meski dia tahu efisiensi anggaran itu hal baik. Dan semua orang tahu bahwa penghematan itu bijaksana. Tapi rakyat tetap marah.  

Mungkin karena selain komunikasi publiknya yang buruk, juga karena ada sesuatu yang lebih mendalam: krisis prinsipil di dalamnya. 

Efisiensi, yang seharusnya menjadi strategi merawat keberlanjutan, justru diperlakukan seperti pisau tumpul yang membelah segala hal tanpa pandang bulu. Pemangkasan semata, bukan penataan ulang.

Rasionalisasi tanpa arah. 

Di berbagai meja rapat, keputusan diambil dengan kalkulasi dingin. Angka-angka dipangkas, seolah setiap rupiah yang diselamatkan adalah kemenangan. 

Tapi di luar sana, pemotongan itu punya wajah. Ia hadir dalam bentuk rumah sakit yang kekurangan alat, sekolah yang tak punya buku, atau petani yang kehilangan akses pupuk subsidi. Efisiensi, dalam banyak kasus, bukan sekadar urusan angka. Ia menyangkut hidup dan mati.

Tapi di mana prinsipnya? Apa yang menuntun tangan yang memangkas dan mata yang menghitung?  

Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita hari ini.  

Negara itu bukan sekadar perusahaan yang harus memangkas biaya untuk keuntungan. Negara adalah ekosistem, di mana setiap bagian harus dipikirkan dengan keseimbangan. Maka, efisiensi bukan hanya soal menghemat, tetapi soal bagaimana mengatur ulang sumber daya dengan lebih adil dan berkelanjutan.

Hari ini, kita menyaksikan pemangkasan anggaran dengan logika yang hampir mekanis. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pemangkasan anggaran sebesar Rp306,69 triliun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini mempengaruhi 15 kementerian dan lembaga, termasuk pengurangan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang berpotensi menghambat progres proyek tersebut. 

Sayangnya, tidak ada skema konseptual yang jelas tentang bagaimana efisiensi itu dilakukan. Banyak sektor vital justru terkena dampaknya, dari kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial.  

Misalnya, anggaran Kementerian Sosial yang dikelola untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengalami pengurangan signifikan. 

Padahal, sektor ini menopang jutaan rakyat miskin yang hidup di batas garis kemiskinan. Pemangkasan seperti ini bukan sekadar soal angka; ini adalah soal nasib manusia.  

Logika efisiensi hari ini juga terlalu banyak bertumpu pada doktrin austerity, atau pengetatan anggaran, yang sering kali malah memperburuk situasi ekonomi.