Anggaran Negara

Pendidikan merupakan salah satu alat utama bagi individu untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka.

Dalam perspektif teori fungsionalisme struktural, institusi pendidikan memiliki peran vital dalam mempertahankan keteraturan sosial dengan memberikan kesempatan yang setara kepada semua individu.

Namun, ketika akses terhadap pendidikan terganggu, ketimpangan sosial akan semakin mengakar.

Salah satu efek langsung dari pemotongan anggaran pendidikan adalah berkurangnya dana untuk beasiswa, riset, dan pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah. 

Ini berarti bahwa anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah akan semakin sulit mengakses pendidikan berkualitas.

Jika pendidikan tinggi menjadi semakin mahal dan eksklusif, kelas menengah yang selama ini berkembang pesat di Indonesia bisa mengalami stagnasi.

Akibatnya, struktur sosial akan semakin kaku, di mana kelas atas semakin mempertahankan posisinya sementara kelas bawah semakin sulit naik ke tingkat sosial-ekonomi yang lebih baik.  

Pemerintah berargumen bahwa dana yang dipangkas akan dialihkan ke hal yang jauh lebih bermanfaat, tentunya memiliki dampak positif bagi kesehatan masyarakat.

Investasi dalam gizi memang merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Namun, program ini harus berjalan seiring dengan investasi di sektor pendidikan dan infrastruktur, agar anak-anak yang menerima gizi yang lebih baik juga mendapatkan akses pendidikan yang memadai dan peluang ekonomi yang lebih luas di masa depan.  

Dalam praktiknya, kebijakan fiskal selalu memiliki dampak sosial yang luas.

Dalam teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx, kebijakan seperti ini sering kali menguntungkan kelompok tertentu sementara merugikan kelompok lain. 

Jika tidak ada kebijakan yang mengimbanginya, pemotongan anggaran ini bisa memperburuk ketimpangan kelas, di mana kelompok elite ekonomi tetap memiliki akses terhadap pendidikan dan infrastruktur berkualitas, sementara kelompok masyarakat bawah semakin termarginalkan.  

Pemotongan anggaran yang besar ini perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan dampak sosial jangka panjang. 

Pemerintah perlu memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak justru mengorbankan sektor-sektor yang esensial bagi keadilan sosial dan mobilitas ekonomi masyarakat.