Rincian Dana Transfer Daerah Sulsel 2025 Terancam Terpotong Setelah Instruksi Prabowo Subianto

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 telah terbit.

Isinya terkait pemangkasan anggaran mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 50,5 triliun.

Inpres ini mengancam pemotongan anggaran TKD di Sulsel.

Padahal dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sudah lebih dulu dialokasikan ke Sulsel.

Dalam DIPA APBN 2025, alokasi TKD ke pemda se-Sulsel sebesar Rp 32,80 triliun.

Alokasi TKD diberikan kepada Pemprov Sulsel dan pemda 24 Kabupaten/kota.

Anggaran ini kini terancam dengan terbitnya Inpres No 1 Tahun 2025.

Sebab ada pemangkasan anggaran TKD sebesar Rp 50,5 triliun se-Indonesia.

Meski belum diketahui besaran potongan per provinsi atau pemda Kabupaten/kota, Inpres ini menunjukkan keseriusan Prabowo Subianto untuk menghemat anggaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel Jufri Rahman berharap dana transfer ke daerah tidak dipangkas.

Baginya, efisiensi anggaran memang hal yang mutlak dan positif.

Hanya saja, pemangkasan anggaran transfer ke daerah dinilai kurang tepat.

"Itu kebijakan pusat. Tapi sebaiknya dana transfer ke daerah jangan diganggu.

Kalau pemerintah pusat mau efisiensi di kementerian, itu hal yang bagus. Karena dana transfer daerah itu hak daerah," kata Jufri Rahman di Kantor Gubernur Sulsel pada Senin (3/2/2025).

Dana transfer sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).