Menimbang Plus Minus Wacana Ujian Nasional

Oleh: Inosensius Enryco Mokos, M I Kom

Peneliti Komunikasi Pendidikan, Politik, dan Publik

TRIBUN-TIMUR.COM - ISU berlakunya kembali Ujian Nasional (UN) di Indonesia menjadi sorotan utama dalam dunia pendidikan saat ini.

Kembalinya UN diharapkan dapat memberikan standar evaluasi yang lebih jelas dan terukur, namun juga menimbulkan berbagai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Di satu sisi, UN dianggap sebagai alat untuk mengukur kualitas pendidikan secara objektif, sementara di sisi lain, banyak yang berpendapat bahwa ujian ini justru menambah beban bagi siswa dan tidak mencerminkan kemampuan mereka secara
menyeluruh. 

Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi dampak positif dan negatif dari pelaksanaan UN untuk bisa membantu menentukan sikap yang tepat terhadap isu ini, lebih khusus kepada siswa dan guru yang akan merasakan dampak langsung dari berlakunya kembali UN.

Menimbang yang Positif

Ujian Nasional (UN) diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam dunia pendidikan.

Salah satu manfaat utamanya adalah peningkatan motivasi siswa dan guru untuk belajar dan mengajar dengan lebih baik, serta memberikan standar evaluasi yang objektif untuk mengukur pencapaian akademis di seluruh negeri.

Dengan adanya Ujian Nasional, siswa merasa terdorong untuk mempersiapkan diri secara lebih serius, yang pada
gilirannya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

Selain itu, UN juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong pengembangan kurikulum yang lebih relevan dan sesuai dengan
kebutuhan pendidikan di Indonesia.

Sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Ada beberapa dampak positif yang dapat dibahas.

Pertama, standarisasi penilaian. Ujian Nasional (UN) dapat membantu pemerintah dalam memetakan kualitas pendidikan dengan menyediakan data yang akurat mengenai pencapaian siswa di berbagai daerah.

Hasil UN memungkinkan identifikasi daerah yang memerlukan intervensi khusus, serta membantu dalam merencanakan dan mengarahkan kebijakan pendidikan untuk meningkatkan mutu secara merata.

Dengan adanya UN, pemerintah dapat mengukur efektivitas program pendidikan yang diterapkan di setiap daerah, sehingga dapat dilakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.