KPU Luwu: Pelantikan Pata-Dhevy 6 Februari

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Simpang siur jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Luwu terpilih, Patahuddin-Muh Dhevy Bijak Pawindu akhirnya terjawab.

Semula dijadwalkan pada Maret 2025, pelantikan tersebut dimajukan menjadi 6 Februari 2025 di Jakarta.

Ketua KPU Luwu, Abdullah Sappe Amping Maja mengaku, pihaknya masih menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat mengenai pelantikan tersebut.

“Sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2024, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian dari tahapan Pilkada Luwu 2024, yang menjadi tahapan akhir. Penjadwalan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri," bebernya, Rabu (22/1/2025).

Namun Kata Sappe, setelah rapat dengar pendapat antara Komisi II, Kemendagri, KPU RI dan Bawaslu, keputusan pelantikan dijadwalkan 6 Februari.

"Dari informasi yang kami terima, pelantikan telah dirapatkan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI. Informasinya, pelantikan dijadwalkan pada 6 Februari 2025,” jelasnya.

Hasil rapat dengar pendapat tersebut juga merumuskan tiga poin utama yakni pelantikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota terpilih yang tidak memiliki sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan secara serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden RI di Ibu Kota Negara.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh dikecualikan sesuai peraturan yang berlaku.

Pelantikan bagi daerah yang masih menghadapi sengketa hasil pemilihan di MK akan dilakukan setelah putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap.

Komisi II juga meminta Menteri Dalam Negeri RI mengusulkan revisi atas Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang tata cara pelantikan pejabat daerah terpilih.

Keputusan ini disetujui oleh Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Ketua DKPP RI Heddy Lugito, dan Ketua Rapat Rifqinizamy Karsayuda.

Diketahui, pada Pilkada Luwu 2024, pasangan nomor urut 2, Pata-Dhevy, meraih suara tertinggi dengan 97.775 suara (46,92 persen), unggul signifikan dari pasangan nomor urut 1, Agussalim-Erwin Barabba, dan pasangan nomor urut 3, Arham Basmin-Rahmat.

KPU Luwu menetapkan Pata-Dhevy sebagai pemenang pada 9 Januari 2025, yang kemudian disahkan oleh DPRD Luwu melalui rapat paripurna pada 13 Januari 2025.

Dengan pelantikan yang kian dekat, Pata-Dhevy akan memimpin Kabupaten Luwu untuk periode 2025-2030.

Pata-Dhevy Ukur Baju Pelantikan

Dalam sebuah video yang beredar, keduanya terlihat kompak mengenakan setelan jas berwarna putih.

Di situ, terdapat banner bertuliskan Ces Tailor, penjahit yanh berlokasi di Pancoran, Jakarta Selatan, dan Makassar, Sulawesi Selatan.

“Ya, rata-rata kepala daerah terpilih sudah mengukur PDU. Kemarin, Bupati dan Wakil Bupati terpilih sama-sama berada di Makassar,” ujar Sekretaris DPD II Golkar Luwu, Muh Husby Tory, Selasa (21/1/2025).

Husby menjelaskan bahwa Ces Tailor dipilih karena reputasinya dalam menangani jas pelantikan pejabat, termasuk anggota DPRD.

“Setahu saya, mereka bermitra dengan pemerintah daerah. Beberapa anggota DPRD juga menjahit di sana,” ungkapnya.

Sementara itu, pasangan Patahuddin-Dhevy Bijak masih menunggu kepastian jadwal pelantikan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jadwal tersebut bergantung pada hasil sidang sengketa Pilkada yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Belum ada kepastian info pelantikan dari KPU. Sesuai PKPU, seharusnya Februari, tetapi karena ada sengketa, masih menunggu hasil MK. Konfirmasi terakhir dari KPU, paling lambat bulan Maret,” jelas Husby.

Husby menyebut, pelantikan kepala daerah tingkat kabupaten atau kota akan dilakukan oleh gubernur terpilih.

“Biasanya, gubernur terpilih dilantik lebih dulu di Jakarta. Setelah itu, bupati dan wali kota dilantik secara serentak di ibu kota provinsi masing-masing,” tuturnya.

Ia menyebutkan, partai-partai pengusung Patahuddin-Dhevy Bijak, seperti Golkar, Demokrat, dan PKB, akan hadir langsung dalam pelantikan.

Namun, ada pembatasan jumlah peserta yang diizinkan masuk ke lokasi pelantikan sesuai aturan KPU.

“Tokoh-tokoh dari partai pengusung akan berangkat, tetapi tetap mengikuti pembatasan jumlah peserta yang diizinkan KPU,” tandasnya.

Laporan Jurnalis Tribun Timur Muh Sauki Maulana