PNM Dorong 17 Ribu UMKM di Luwu Naik Kelas Lewat Program Pengembangan Kapasitas Usaha

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU – Wakil Bupati Kabupaten Luwu, Sulawesu Selatan, Muh Dhevy Bijak Pawindu, menegaskan pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal sebagai pondasi utama bagi pelaku UMKM untuk bertahan dan bersaing di era modern.

Pesan itu ia sampaikan saat membuka kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) 2025 di Lapangan Tenis Kantor Kemenag Luwu, Sabtu (20/9/2025).

Kegiatan bertema “NIB dan Halal Pondasi UMKM Menuju Usaha Profesional” ini dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan perbankan dan pegadaian, serta ratusan nasabah PNM dari berbagai kecamatan di Luwu.

“UMKM adalah tulang punggung perekonomian bangsa. Di Luwu, ribuan UMKM terbukti mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan menjaga daya tahan ekonomi, bahkan di masa pandemi,” ujar Dhevy.

Ia mengingatkan, tantangan UMKM kini semakin besar.

Diantaranya persaingan pasar hingga tuntutan kualitas produk.

Baca juga: 150 Karyawan PNM Makassar Ikut Pelatihan Safety Riding Asmo Sulsel

Karena itu, sambung Dhevy, legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikasi halal dinilainya penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu, kami mengapresiasi PNM Cabang Palopo yang konsisten meningkatkan kapasitas dan literasi usaha pelaku UMKM. Harapan kami, kegiatan ini membuat UMKM lebih siap menghadapi era bisnis modern,” bebernya.

Pimpinan PNM Cabang Palopo, Eka Pradana Wijaya menyebut, pihaknya memiliki lebih dari 17 ribu nasabah di Luwu.

Seluruhnya perempuan, tersebar di Kecamatan Belopa, Larompong, Bua, Ponrang, dan Walenrang.

“PNM membantu masyarakat membuka usaha melalui permodalan. Yang hadir dalam kegiatan ini adalah mereka yang sudah punya usaha, kita dorong agar naik kelas,” jelasnya.

Menurut Eka, Program PKU digelar rutin untuk meningkatkan literasi keuangan.

Termasuk memberi pemahaman pembiayaan dan produk perbankan.

“Kami ingin UMKM tidak hanya naik kelas dari sisi pembiayaan, tetapi juga usaha mereka berkembang. Karena itu, kami bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk pengurusan NIB, serta Dinas Kesehatan untuk sertifikasi halal,” pungkasnya.(*)