Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Sengketa Pilkada

Besok Sidang Kedua Sengketa Pilwali Makassar, KPU Siap Jawab Gugatan INIMI

Sidang kedua sengketa Pilwali Makassar digelar besok. KPU Makassar siap jawab gugatan INIMI yang minta PSU di seluruh TPS Makassar.

Penulis: Renaldi Cahyadi | Editor: Sukmawati Ibrahim
Tribun Timur
Ketua KPU Makassar Muh Yasir Arafat (kiri) dan Komisioner KPU Makassar, Sapri (kanan) saat foto bersama di kantor Firma Hukum HICON. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sidang kedua mengenai sengketa Pilwali Makassar akan digelar besok, Selasa (21/1/2025).

Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail - Ilham Ari Fauzi, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai hasil Pilwali Makassar.

Dalam sidang kedua kali ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar masih akan didampingi oleh Firma Hukum HICON dan Kejati Sulsel.

Hal itu diungkap oleh Komisioner KPU Makassar, Sapri, saat dihubungi Tribun Timur, Senin (20/1/2025).

Ia mengatakan, KPU Makassar akan memberikan jawaban atas seluruh permohonan pemohon dan meluruskan fakta-fakta yang ada.

"KPU Makassar siap menjawab seluruh permohonan pemohon dan meluruskan fakta," katanya.

Ia mengaku, KPU Makassar akan hadir di sidang tersebut dengan didampingi oleh tim hukum dari Kantor Firma Hukum HICON serta Tim Hukum dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejari Sulsel).

"Tim hukum kajati maupun firma, terkait pendampingan hukum itu sampai selesai di MK," ungkapnya.

Lanjut Sapri, seluruh tim hukum dan KPU Makassar sudah meramu jawaban untuk membantah seluruh dalil dari pemohon.

"Soal jawaban para tim hukum sudah meramu jawabannya dan besok tinggal dibacakan," jelasnya.

Indira-Ilham Minta PSU

Indira Yusuf Ismail - Ilham Ari Fauzi (INIMI) menuntut adanya pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Makassar.

Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum INIMI dalam Sidang Perselisihan Tentang Hasil Pemilu (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (10/1/2025).

Koordinator Tim Kuasa Hukum INIMI, Donal Fariz, dalam sidang tersebut menyampaikan agar MK mengabulkan seluruh permohonan pemohon.

Permohonan yang dimaksud antara lain, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tertanggal 6 Desember 2024.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved