Daftar 6 Wilayah Makassar Rawan Kekeringan Tahun ini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengungkap enam wilayah di Kota Makassar yang berpotensi terdampak kekeringan pada 2026.

Enam wilayah yakni Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, Ujung Tanah, Tallo, dan Panakkukang.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar M Fadli Tahar menyampaikan, informasi ini mengacu pada peringatan dari BMKG terkait potensi kekeringan mulai Mei dan mencapai puncak pada Oktober mendatang.

Karenanya, langkah antisipasi telah disiapkan sejak dini guna meminimalkan dampak di masyarakat.

Sebagai langkah awal, BPBD telah menyusun master plan penanganan kekeringan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Koordinasi dilakukan lintas sektor, mulai dari Dinas PU, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Sosial, hingga perusahaan daerah air minum (PDAM). 

Selain itu, sejumlah pihak eksternal seperti BUMN dan organisasi kemanusiaan juga dilibatkan untuk memperkuat respon kebencanaan.

BPBD mengidentifikasi tiga potensi masalah utama akibat kekeringan, yakni krisis air bersih, kebakaran, dan gangguan kesehatan.

“Jadi, ada tiga sebetulnya yang perlu kita antisipasi dalam bencana kekeringan ini,” jelas Fadli Tahar di Balaikota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani, Kamis (16/4/2026). 

Untuk krisis air bersih, distribusi akan diperkuat melalui PDAM serta dukungan mobil tangki dan teknologi reverse osmosis dari berbagai pihak.

Sementara itu, potensi kebakaran diprediksi meningkat seiring kondisi cuaca kering, sehingga peran pemadam kebakaran menjadi krusial.

Di sisi lain, sektor kesehatan juga disiapkan untuk mengantisipasi penyakit yang muncul akibat kekeringan panjang.

BPBD juga tengah mendorong penetapan status Tanggap Darurat sebagai langkah strategis percepatan penanganan.

“Status Tanggap Darurat bukan berarti Makassar lemah, tetapi ini adalah tiket supaya bantuan bisa cepat masuk,” tegasnya.

Penetapan status tersebut dinilai penting karena menjadi syarat pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) serta akses bantuan dari pemerintah pusat melalui BNPB.