Pemerintah Rencana Kembalikan UN, Adi Suryadi Culla: Sentralisme Bisa Jadi Hambatan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah berencana mengembalikan Ujian Nasional (UN) yang sebelumnya dihentikan.

Sebelumnya, Pemerintah menghapus UN sejak 2021 lalu dianggap sebagai langkah strategis dalam meningkatkan dunia pendidikan.

Namun, kali ini pemerintah kembali mencanangkan untuk mengembalikan sistem UN ke dunia pendidikan.

Pemerhati Pendidikan, Adi Suryadi Culla, mengungkap kekhawatirannya tentang potensi penerapan model sentralistik dalam pelaksanaan UN.

Menurutnya, masalah utama yang menyebabkan UN menjadi sorotan sebelumnya adalah pengelolaan yang kurang memperhatikan kebutuhan daerah.

Adi mengatakan, kebijakan ujian nasional seharusnya lebih memperhatikan karakteristik masing-masing daerah.

"Sebenarnya yang paling tahu kebijakan ujian nasional itu daerah, bukan pusat. Pengelolaannya yang terlalu sentralistik ini yang perlu diubah," katanya saat dihubungi Tribun Timur, Selasa (7/1/2025).

Ia meminta, jika UN kembali diterapkan, partisipasi daerah harus lebih diperhatikan, agar tidak bersifat top-down yang bisa membuat daerah kesulitan beradaptasi.

Mantan Ketua Dewan Pendidikan Sulsel itu juga menyoroti masalah penyiapan UN selama ini cenderung terfokus pada pencapaian target, tanpa memperhatikan integritas pelaksanaan ujian.

Menurutnya, banyak sekolah hanya mengejar kelulusan ujian tanpa memperhatikan kualitas pembelajaran.

Bahkan ada yang memaksa siswa untuk mengikuti pola ujian nasional tidak sesuai dengan karakter masing-masing.

Hal ini, menurutnya, menciptakan tekanan psikologi yang besar bagi siswa.

Baca juga: Adi Suryadi Culla: Kembalinya Ujian Nasional Dapat Tingkatkan Kualitas Pendidikan

"Jangan sampai kembalinya UN justru menciptakan beban psikologi bagi siswa. Mereka belajar selama tiga tahun, namun jika tidak lulus ujian, tekanan itu akan sangat besar," ujarnya.

Selain itu, kata Adi, ia juga menyoroti masalah kebocoran soal dan praktik kecurangan yang sering terjadi selama pelaksanaan UN.

Menurutnya, pengelolaan ujian yang lemah dari segi keamanan dan integritas menyebabkan kualitas UN diragukan.