Apa Kabar Firli Bahuri? Sudah 2 Mangkir dari Panggilan Polda Metro Jaya, Kini Masih Bebas

Sebagai informasi, Firli telah menyandang status tersangka selama setahun tanpa adanya kejelasan hukum. 

Firli ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan terhadap SYL pada Kamis, 23 November 2023. 

Meskipun tidak ditahan, Firli dicegah dan ditangkal (cekal) untuk bepergian ke luar negeri.

Berkas perkara Firli telah dua kali dikembalikan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dengan alasan belum lengkap. 

Hingga saat ini, polisi masih berupaya melengkapi berkas perkara tersebut (P-19). Dengan kata lain, berkas Firli belum dinyatakan lengkap atau P-21.

Firli dijerat dengan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

MAKI: Firli Bahuri layak dijemput paksa

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan eks pimpinan KPK Firli Bahuri layak dijemput paksa. 

Hal itu lantaran Firli Bahuri sudah beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada perkara kasus pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. 

"Dan bahkan agak 'jengkel' setelah kita gugat, kita daftarkan, kita rilis kepada teman-teman, terus ada panggilan pada Pak Firli," kata Boyamin Saiman kepada awak media di PN Jaksel, Selasa (10/12/2024). 

Kemudian dikatakan Boyamin panggilan tersebut sudah beberapa kali dan Firli Bahuri masih mangkir. 

Atas hal itu ia menilai eks pimpinan KPK itu layak dijemput paksa. 

"Itu sudah panggilan kedua, bahkan atau ketiga. Mestinya kan itu langsung dijemput paksa. Nyatanya enggak, ini kan seperti mau memberikan harapan palsu kepada kita," kata Boyamin. 

"Ini lho sudah kami panggil, tapi yang nggak datang Firlinya. Jadi nampaknya itu hanya sebagai bukti, mereka belum menghentikan penyidikan dengan apa, buktinya memanggil. Jadi ini hanya sekedar PHP," tandasnya. 

Diketahui Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) dan Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) telah menggugat Kapolda Metro Jaya dan Kejati DKI Jakarta.