Wali Kota Makassar Danny Pomanto Periksa 2 Pejabat dan 1 Lurah, Diduga Langgar Kode Etik ASN

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Makassar diduga tak netral selama tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak berlangsung. 

Ialah Kepala Dinas Perdagangan Arlin Ariesta dan Kepala Dinas Pendidikan Muhyiddin. 

Mereka diduga telah melanggar kode etik ASN sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan telah menemukan bukti-bukti ketidaknetralan kedua pejabat eselon II tersebut. 

Danny Pomanto menegaskan, jauh sebelum dirinya cuti politik, ia telah menyampaikan kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitasnya. 

Beda pilihan tak ada persoalan, asalkan mereka tidak terang-terangan mendukung pasangan calon tertentu. 

"Sebelum saya cuti, saya kan bilang ke mereka bahwa harus netral, ternyata ini brutal sekali, hampir semua, kalau saya lihat penanganan di MK ini terbukti lurah, camat, itu terlibat. Begitu yang saya monitor," ucap Danny Pomanto diwawancara di Kantor Wali Kota Makassar Jl Ahmad Yani, Senin (30/12/2024). 

Untuk dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan Arlin Ariesta dan Muhyiddin, pihaknya telah melaporkan hal ini kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). 

Selain Arlin Ariesta dan Muhyiddin, ia juga telah melaporkan dugaan pelanggaran netralitas dilakukan salah satu lurah. 

"Sudah ada yang sudah kita sampaikan ke KASN, dua kepala dinas 1 lurah dan itu kelihatannya serius," ujarnya. 

"Tadinya kan saya tidak mau (laporkan), bukan saya tidak mau proses karena sudah mi, ternyata tidak. Kalau saya tidak proses saya dapat sanksi. Jadi harus evaluasi," sambungnya. 

Karenanya, Danny Pomanto memanggil langsung pejabat bersangkutan. 

Arlin Ariesta dan salah satu lurah diperiksa langsung oleh Danny Pomanto di ruangannya. 

Sementara Muhyiddin tak hadir karena sedang menjalani ibadah umrah di tanah suci. 

Kepala Inspektorat Andi Asma Zulistia Ekayanti juga hadir untuk melakukan pemeriksaan kepada pejabat bersangkutan. 

Hadir juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Makassar, Akhmad Namsum. (*)