Konflik Kepemimpinan Pecah di Dekopin, Kursi Nurdin Halid Digoyang Kader Gerindra

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) memanas setelah munculnya perseteruan antara kubu Nurdin Halid dan Bambang Haryadi terkait posisi Ketua Umum periode 2024-2029. 

Konflik ini mencuat usai Musyawarah Nasional (Munas) Rekonsiliasi yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, 27-29 Desember 2024.

Bambang Haryadi merupakan Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, sementara Nurdin Halid merupakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar.

Adapun hasil Munas Rekonsiliasi menetapkan Bambang Haryadi sebagai Ketua Umum baru.

Sebelumnya, Nurdin Halid dipercaya memimpin Dekopin untuk periode 2024-2029. 

Mantan ketua umum PSSI itu terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada 18-19 Desember 2024.

Menanggapi adanya munas tandingan, Nurdin Halid mengklaim bahwa Munas 18-19 Desember 2024 adalah keputusan sah yang harus dipegang seluruh anggota Dekopin. 

Olehnya, Nurdin Halid meminta seluruh penggiat koperasi tetap berpegang teguh pada keputusan Munas Ancol. 

"Langkah strategis selanjutnya akan kami konsultasikan dengan pemerintah,” tegas Nurdin Halid saat dihubungi dari Tanah Suci, tempat ia menjalankan ibadah umroh, Senin (30/12/2024).

Namun, keputusan Munas Rekonsiliasi di Hotel Sultan mendapat dukungan dari sejumlah pihak, termasuk Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi Publik Dekopin, Eko Teguh Prastyono. 

Eko menegaskan, Munas ini mengacu pada Keppres Nomor 6 Tahun 2011 sebagai landasan hukum yang sah. 

“Bambang Haryadi adalah Ketua Umum yang sah berdasarkan prinsip hukum dan semangat rekonsiliasi,” ujar Eko Teguh Prastyono.

Di sisi lain, Nurdin Halid menyatakan bahwa dirinya tidak terkejut dengan dinamika tersebut. 

Ia bahkan tetap mengikuti perkembangan berita terkait Munas Rekonsiliasi meskipun sedang menjalankan ibadah umroh. 

Nurdin juga menyinggung pertemuannya dengan Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie, pada 21 Desember 2024.