Uang Palsu dan Pilkada Palsu

Oleh: Rahmat Muhammad
 
Ketua Program Studi S3 Sosiologi UNHAS

TRIBUN-TIMUR.COM - Masyarakat Sulawesi Selatan sedang ramai memperbincangkan penemuan pabrik uang palsu di tengah sebuah kampus yang dikenal sebagai "Kampus Peradaban."

Kejadian ini mengguncang dan menambah daftar panjang berita kontroversial yang terjadi di daerah ini.

Di warkop-warkop, topik "uang palsu" bukan hanya sebatas perbincangan tentang aspek hukum dan keamanannya, tetapi lebih jauh lagi, dihubungkan dengan politik.

Warkop, sebagai tempat berkumpulnya berbagai kalangan masyarakat, dari mahasiswa hingga aktivis sosial, kerap menjadi ruang diskusi informal yang mengangkat isu-isu terhangat. 

Penemuan pabrik uang palsu ini segera menjadi simbol ketidakpercayaan yang semakin menanjak terhadap segala sesuatu yang terjadi di negeri ini, terutama dalam konteks pilkada.

Bagaimana tidak, bagi sebagian besar masyarakat, uang palsu ini menggambarkan ketidakotentikan, sebuah kepalsuan yang dikaitkan dengan isu-isu politik.

Seolah ada pergeseran narasi dari "uang palsu" ke "pilkada palsu" di tengah obrolan masyarakat. 

Pilkada serentak yang baru saja usai justru menjadi sorotan lebih tajam di tengah kasus ini.

Distrust atau ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi terus meningkat.

Masyarakat yang skeptis mulai mempertanyakan keabsahannya, terutama terkait integritas, transparansi, dan kesungguhan mereka dalam membangun daerah. Beberapa bahkan menyindir bahwa pilkada ini tidak lebih dari "pesta demokrasi yang palsu." 

Fenomena distrust ini mencerminkan bagaimana masyarakat melihat hubungan antara kepercayaan (trust) dan otentisitas pemilu.

Jika uang yang notabene menjadi alat transaksi paling mendasar dalam ekonomi saja bisa dipalsukan, bagaimana dengan suara rakyat dalam pemilu?

Apakah bisa dipercaya bahwa suara mereka benar-benar dihargai dan tidak 'dipalsukan' dengan cara-cara licik seperti politik uang, manipulasi suara, atau pengaruh kekuasaan?

Dalam pandangan pesimis, sebagian masyarakat mulai mencurigai bahwa hasil pilkada pun mungkin saja sudah 'ditentukan' atau 'diatur' sedari awal.