Dana Desa di Sulsel Naik Jadi Rp 2,02 T di 2025, Tersebar ke 2.266 Desa

Kemudian satuan kerja ini berasal dari 38 Kementerian/lembaga di Sulsel.

BPP terdiri dari belanja pegawai Rp 10,05 Triliun. Belanja pegawai naik 8,18 persen.

Lalu Belanja Barang Rp 7,23 Triliun, angka ini turun 19,85 persen.

Kemudian Belanja Modal Rp 2,27 Triliun, angka ini juga turun 50,44 persen.

Serta Belanja Bansos Rp 92 miliar, naik 15,35 persen

"Alokasi belanja barang 19,85 persen dan belanja modal turun signifikan 50,44 persen. Hal ini jadi tantangan  bagi kita mewujudkan pembangunan di Sulsel dengan keterbatasan anggaran yang ada," kata Supendi.

Kedua ada alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar 32,80 T atau naik 3,2 persen dibanding 2024.

Alokasi TKD diberikan ke Provinsi Sulsel dan 24 Kabupaten/kota.

Rinciannya mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 1,12 Triliun, naik 10,91 persen.

Lalu Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 21,47 Triliun, naik 6,81 persen.

Ada juga Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik Rp 1,62 Triliun, turun 40,16 persen.

Dana Desa sebesar Rp 2,02 Triliun, meningkat tipis 0,11 persen.

DAK non fisik alokasinya Rp 6,35 Triliun, meningkat 9,69 persen.

Serta dana Insentif Fiskal Rp 210,15 Miliar, dengan meningkat 44,78 persen.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz