Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Anggaran Pembangunan di Sulsel

Dana Desa di Sulsel Naik Jadi Rp 2,02 T di 2025, Tersebar ke 2.266 Desa

Dalam alokasi Transfer Ke Daerah (TKD), dana desa di Sulsel sebesar Rp 2,02 triliun di 2025.

Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/FAQIH IMTIYAAZ
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel Supendi. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Alokasi Dana Desa menjadi bagian dari  Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sudah dibagikan ke Sulsel.

Dalam alokasi Transfer Ke Daerah (TKD), dana desa di Sulsel sebesar Rp 2,02 triliun di 2025.

"Dana Desa sebesar Rp 2,02 triliun dikucurkan ke 2.266 desa," kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel Supendi di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel, Senin (16/12/2024).

Anggaran dana desa naik tipis di 2025 mendatang, angkanya 0,11 persen.

Dana desa ini dibagikan bervariatif, dihitung dari beberapa indikator.

Mulai dari luas wilayah, jumlah penduduk, hingga kondisi geografis desa.

"Pemanfaatannya untuk program ketahanan pangan,program Kesehatan, Pendidikan. Program presiden kan makan bergizi gratis, sumbernya dari sekitar, bukan datangkan dari daerah lain. Tapi libatkan sekitar dengan UMKM. Jadi UMKM setempat bisa rasakan dampak makan bergizi gratis," lanjutnya.

Dana desa ini diharapkan bisa menyuntik perekonomian masyarakat desa.

Sehingga ujungnya tercipta desa mandiri yang mampu menopang kehidupan masyarakatnya.

"Harapannya meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa sehingga dapat menjadi desa maju dan mandiri," jelas Supendi.

APBN Sebesar 52,44 Triliun Untuk Sulsel

Total anggaran 52,44 T dialokasikan dari APBN ke Sulsel.

Angka tersebut terbagi menjadi dua alokasi.

"Terdiri dari Pagu Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 19,64 T atau turun 14,49 persen," kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel Supendi.

Pagu belanja pemerintah pusat senilai 19,64 Triliun dikelola 746 satuan kerja.

Kemudian satuan kerja ini berasal dari 38 Kementerian/lembaga di Sulsel.

BPP terdiri dari belanja pegawai Rp 10,05 Triliun. Belanja pegawai naik 8,18 persen.

Lalu Belanja Barang Rp 7,23 Triliun, angka ini turun 19,85 persen.

Kemudian Belanja Modal Rp 2,27 Triliun, angka ini juga turun 50,44 persen.

Serta Belanja Bansos Rp 92 miliar, naik 15,35 persen

"Alokasi belanja barang 19,85 persen dan belanja modal turun signifikan 50,44 persen. Hal ini jadi tantangan  bagi kita mewujudkan pembangunan di Sulsel dengan keterbatasan anggaran yang ada," kata Supendi.

Kedua ada alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar 32,80 T atau naik 3,2 persen dibanding 2024.

Alokasi TKD diberikan ke Provinsi Sulsel dan 24 Kabupaten/kota.

Rinciannya mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 1,12 Triliun, naik 10,91 persen.

Lalu Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 21,47 Triliun, naik 6,81 persen.

Ada juga Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik Rp 1,62 Triliun, turun 40,16 persen.

Dana Desa sebesar Rp 2,02 Triliun, meningkat tipis 0,11 persen.

DAK non fisik alokasinya Rp 6,35 Triliun, meningkat 9,69 persen.

Serta dana Insentif Fiskal Rp 210,15 Miliar, dengan meningkat 44,78 persen.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved