PMI Luwu Tegas Dukung Jusuf Kalla, Cakka: Kami di Kubu Pak JK
Ketua PMI Luwu, Andi Mudzakkar, tegaskan dukungan untuk Jusuf Kalla sebagai ketua umum PMI, meski ada Munas tandingan dari Agung Laksono.
Penulis: Muh. Sauki Maulana | Editor: Sukmawati Ibrahim
TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU – Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Andi Mudzakkar, mendukung kembali Jusuf Kalla untuk menjadi Ketua Umum PMI.
Keputusan ini, kata pria yang akrab disapa Cakka, merujuk pada hasil Musyawarah Nasional (Munas) di Hotel Grand Sahid, Jakarta.
Bupati Luwu dua periode ini menjelaskan, terpilihnya Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI sudah sesuai dengan aturan organisasi.
"Kan ada aturan AD/ART. Kalau tidak salah, dukungan harus mencapai 50 persen. Kalau tidak salah, Pak Agung hanya 20 persen. Jadi, tidak memenuhi syarat. Sehingga untuk pencalonan (ketua), Pak JK aklamasi," ujarnya saat dihubungi Tribuluwu.com, Selasa (10/12/2024).
Cakka menegaskan, pihaknya tetap tegak lurus mendukung Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI terpilih.
"Apalagi selama ini rekam jejak Pak JK sangat baik dalam mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan. Beliau banyak membantu organisasi PMI," tuturnya.
Cakka juga mengaku mendengar kabar tentang adanya Munas PMI tandingan yang diduga diinisiasi Agung Laksono.
"Kami mendapat informasi ada pemanggilan dari Pak Agung untuk mendapatkan dukungan. Kami dengar, tapi tidak ada undangan sampai saat ini," kata Cakka.
Meski begitu, Cakka tetap menghormati keputusan Munas dan mengakui Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI terpilih.
"Kami tetap ikut hasil Munas, Pak JK. Kami tetap di kubu beliau. Jalur koordinasinya bagus," tegasnya.
Dua Politisi Senior Golkar Berseteru
Dua politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla dan Agung Laksono, terlibat perseteruan. Jusuf Kalla, yang pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar, laporkan Agung Laksono, yang juga pernah menjabat Ketua Umum Golkar versi Munas Jakarta, ke polisi.
JK melaporkan Agung karena manuver dianggap berupaya menggulingkan posisi Ketua Umum PMI.
Menurut JK, langkah Agung tersebut melanggar hukum.
"Hanya boleh ada satu Palang Merah di setiap negara. Tindakan ini ilegal dan melawan hukum," kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (9/12).
Profil Irwan Suaib Kembali Pimpin ESI Sinjai, Target Medali Porprov 2026 |
![]() |
---|
'Kalau Tidak Serius dan Komitmen, Tidak Dikasih Maju sebagai Ketua Golkar Sulsel' |
![]() |
---|
350 Calon PMI Sulsel Diedukasi Keuangan, Hindari Judol dan Pinjol |
![]() |
---|
Cek Fakta: Munaslub Golkar Segera Digelar untuk Ganti Bahlil Lahadalia |
![]() |
---|
Wali Kota Munafri Pimpin Rakor TPA, DLH Jadi Lead Sektor |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.