Tak Ada Laporan Aksi, Kapolres Luwu Pastikan Situasi Kondusif di Tengah Eskalasi Demo Nasional

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Eskalasi demonstrasi di sejumlah wilayah Indonesia, hingga kini tidak terjadi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Kapolres Luwu, AKBP Adnan Pandibu, menegaskan bahwa situasi di Kabupaten Luwu masih aman dan kondusif.

Meski demikian, Polri tetap meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan terhadap isu nasional yang berpotensi memengaruhi daerah.

“Polri akan selalu hadir di tengah masyarakat untuk menjaga rasa aman. Kami bersama unsur Forkopimda berkomitmen menghadirkan pengayoman yang humanis, tegas, dan profesional,” jelas Adnan, Senin (1/9/2025).

Kasat Intelkam Polres Luwu, AKP Sumarre Usman, menyebut belum ada indikasi rencana aksi unjuk rasa di wilayah Luwu.

Namun, pemetaan terhadap kelompok atau aliansi yang berpotensi menimbulkan kerawanan tetap dilakukan.

Baca juga: Bupati Luwu: Sekolah di Belopa dan Belopa Utara Daring 2 Hari

Patroli Skala Besar

Sebelumnya, Polres Luwu melaksanakan patroli gabungan skala besar pada Minggu (31/8/2025) sore.

Patroli dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polres Luwu.

Patroli dipimpin Kabag Ops Polres Luwu, AKP Ahmad, melibatkan personel gabungan dari Sat Lantas dan unit penebalan piket Polres Luwu.

Rangkaian patroli dimulai dari Mapolres Luwu, menyusuri objek vital seperti Kantor DPRD Luwu, Kantor Bupati di Kota Belopa, rumah sakit, dan unit kesehatan daerah lainnya.

Patroli berakhir di Kantor Kejaksaan Negeri Luwu sebelum kembali ke Mapolres.

Warga menilai langkah tersebut memberikan rasa aman dan menunjukkan kehadiran Polri di tengah masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan upaya deteksi dini sekaligus bentuk pengawasan terbuka agar masyarakat merasa tenang. Kami berharap situasi Luwu tetap aman dan tidak terpengaruh isu-isu provokatif yang bisa memicu gangguan kamtibmas,” ujar Ahmad.

Ia menegaskan komitmen Polres Luwu untuk terus meningkatkan kegiatan preventif dan mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan atau tindakan  bertentangan dengan hukum. (*)