Perlukah Sistem Zonasi Dihapus?

Oleh: Muhammad Syafitra S Pd

Guru SMA Islam Athirah Bukit Baruga

TRIBUN-TIMUR.COM - INDONESIA menerapkan program wajib belajar 12 tahun, kombinasi dari sekolah dasar (6 tahun), sekolah menengah pertama ( 3 tahun) dan sekolah menengah atas (3 tahun).

Tujuan utama dari program wajib belajar 12 tahun adalah untuk membangun generasi yang produktif yang dapat menjawab kebutuhan pasar akan sumber daya terampil demi menyongsong kompetisi global.

Demi terwujudnya pemerataan akses dan terjangkaunya layanan pendidikan oleh masyarakat, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan menerapkan sistem zonasi.

Sistem zonasi ini muncul sebagai upaya unuk mengwujudkan keadilan di bidang pendidikan.

Sistem ini pula mewajibkan anak didik untuk mengenyam pendidikan di sekolah yang radiusnya terdekat dari tempat tinggalnya.

Sejak tahun 2019, pemerintah menerapkan sistem zonasi secara serentak di jenjang SMP dan SMA.

Dua tujuan utama penerapan sistem zonasi di lingkungan pendidikan adalah pemerataan pendidikan dan menghapus label sekolah favorit dan tidak favorit.

Sebelumnya, muncul pradigma di tengah masyarakat yang menganggap rendah kualitasnya di sekolah tidak favorit.

Sehingga, merugikan sekolah sekolah tidak favorit karena tidak menjadi prioritas siswa untuk melanjutkan sekolah.

Sistem zonasi bukan saja di Indonesia satu satunya menerapkan sistem tersebut, melainkan beberapa negara diantaranya; Australia, Malaysia, Jepang, Inggris hingga Amerika Serikat.

Dikutip dari berbagai sumber, Australia menjadi salah satu negara yang menerapkan sistem zonasi.

Sekolah di Negeri Kanguru  tersebut memberikan prioritas pendaftaran kepada anak-anak yang tinggal di dalam area geografis daerah tangkapan (catchment areas).

Daerah tangkapan sendiri merupakan kawasan di sekitar lembaga pendidikan yang paling dekat dengan jalan raya.