Menyambut Perayaan Hari Anti Korupsi Dunia 9 Desember, Menanti Instruksi Lebih Nyata Presiden

Oleh: Djusman AR
Koordinator Forum Komunikasi Lintas NGO Sulawesi atau FoKaL NGO Sulawesi/Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat atau KMAK Sulselbar.

TRIBUN-TIMUR.COM - Momentum perayaan Hari Anti Korupsi Dunia adalah suatu perayaan yang digelar seluruh negara, makanya disebut HAKORDIA.  Tak terkecuali di Negeri ini Indonesia.

Bicara soal anti korupsi tentu tidak hanya melekat pada lembaga yudikatif yakni Pengadilan, MA, MK, dan KY bahkan terhadap lembaga penegak hukum bergaris Eksekutif yaitu KPK, Polri, dan Kejaksaan.

Juga pada lembaga lembaga tinggi negara BPK dan lebih khusus lembaga pembuat undang-undang ialah Legislatif bersama eksekutif.

Begitu pula kementerian, gubernur hingga hirarkinya kebawah, walikota, Bupati dan jabatan setara lainnya. 

Pada aspek penegakan hukum (pemberantasan korupsi), terlihat ada komitmen political wil yang kuat oleh pemerintah tertinggi Presiden RI Prabowo Subianto.

Pidato perdananya saat menjabat Presiden menggelegar di ruang publik akan komitmennya dalam hal pemberantasan korupsi dan penyelamatan kerugian keuangan negara.

Penegasan tersebut tak hanya ditujukan pada kabinetnya, Kabinet Merah Putih. Tapi juga termasuk kepada kader-kader parpol yang dipimpinnya, Partai Gerindra.

Paling hangat baru-baru ini instruksinya terhadap seluruh jajaran pemerintahan agar lebih efisien dalam penggunaan anggaran, begitu pula pada kegiatan-kegiatan yang berwujud seminar, pelatihan dan kunjungan kerja atau study banding. 

Hal lebih menyeruak perhatian publik berkait penegasannya terhadap seluruh kepala Desa (Kades) untuk diaudit penggunaan anggarannya.

Bagi kami pegiat Anti Korupsi, kebijakan tersebut adalah hal yang luar biasa dan wajib diapresiasi dalam bentuk tindakan. 

Sungguh merupakan langkah maju untuk bangsa tercinta.

Namun sisi lainnya menyisakan pertanyaan publik. 

Mengapa instruksi itu hanya untuk kepala desa?

Mengapa tidak menyasar juga kepada seluruh menteri, gubernur, dan walikota/bupati?

Bila itu dilakukan maka tentu akan menjawab pertanyaan publik bahwa instruksi tersebut benar-benar memerhatikan rasa keadilan, tidak terkesan tajam kebawah dan tumpul keatas.

Pada momen perayaan hari anti korupsi yang akan diperingati tanggal 09 Desember 2024, kita nantikan instruksi presiden yang lebih tegas, berkeadilan dan terbukti sebagai perwujudan political wil yang berwibawa dan berkarakter...

Dengan lahirnya kebijakan yang berkeadilan, tentu akan lebih memotivasi masyarakat untuk terlibat aktif berperan serta melawan korupsi, baik dalam upaya pencegahan maupun penindakan (pengawasan dan Pelaporan). 

Harus diakui bahwa penegakan hukum khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi mustahil akan teraih dengan baik tanpa adanya peranserta masyarakat.

Kehendak berperan serta masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang pro rakyat, demokratis dan berkeadilan penuh manfaat.

Salah satu kebijakan strategis pemerintah yang dinantikan publik hingga saat ini adalah pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset terhadap koruptor dan mengapa belum tuntas.(*)