Menyambut Perayaan Hari Anti Korupsi Dunia 9 Desember, Menanti Instruksi Lebih Nyata Presiden

Oleh: Djusman AR
Koordinator Forum Komunikasi Lintas NGO Sulawesi atau FoKaL NGO Sulawesi/Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat atau KMAK Sulselbar.

TRIBUN-TIMUR.COM - Momentum perayaan Hari Anti Korupsi Dunia adalah suatu perayaan yang digelar seluruh negara, makanya disebut HAKORDIA.  Tak terkecuali di Negeri ini Indonesia.

Bicara soal anti korupsi tentu tidak hanya melekat pada lembaga yudikatif yakni Pengadilan, MA, MK, dan KY bahkan terhadap lembaga penegak hukum bergaris Eksekutif yaitu KPK, Polri, dan Kejaksaan.

Juga pada lembaga lembaga tinggi negara BPK dan lebih khusus lembaga pembuat undang-undang ialah Legislatif bersama eksekutif.

Begitu pula kementerian, gubernur hingga hirarkinya kebawah, walikota, Bupati dan jabatan setara lainnya. 

Pada aspek penegakan hukum (pemberantasan korupsi), terlihat ada komitmen political wil yang kuat oleh pemerintah tertinggi Presiden RI Prabowo Subianto.

Pidato perdananya saat menjabat Presiden menggelegar di ruang publik akan komitmennya dalam hal pemberantasan korupsi dan penyelamatan kerugian keuangan negara.

Penegasan tersebut tak hanya ditujukan pada kabinetnya, Kabinet Merah Putih. Tapi juga termasuk kepada kader-kader parpol yang dipimpinnya, Partai Gerindra.

Paling hangat baru-baru ini instruksinya terhadap seluruh jajaran pemerintahan agar lebih efisien dalam penggunaan anggaran, begitu pula pada kegiatan-kegiatan yang berwujud seminar, pelatihan dan kunjungan kerja atau study banding. 

Hal lebih menyeruak perhatian publik berkait penegasannya terhadap seluruh kepala Desa (Kades) untuk diaudit penggunaan anggarannya.

Bagi kami pegiat Anti Korupsi, kebijakan tersebut adalah hal yang luar biasa dan wajib diapresiasi dalam bentuk tindakan. 

Sungguh merupakan langkah maju untuk bangsa tercinta.

Namun sisi lainnya menyisakan pertanyaan publik. 

Mengapa instruksi itu hanya untuk kepala desa?

Mengapa tidak menyasar juga kepada seluruh menteri, gubernur, dan walikota/bupati?