Netralitas Ketua KPU Jeneponto Dipertanyakan, Bawaslu Didesak Lakukan Investigasi

TRIBUN-TIMUR.COM - Kontestasi politik dalam Pilkada Kabupaten Jeneponto 2024 kembali diwarnai polemik. 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pasangan calon (Paslon) nomor urut 02. 

Dugaan ini memunculkan kekhawatiran akan netralitas penyelenggara pemilu dalam menjaga keadilan dan transparansi proses demokrasi. 

Informasi ini beredar luas di tengah masyarakat dan menjadi perhatian sejumlah pihak, termasuk tim sukses pasangan calon lainnya. 

Menurut salah satu perwakilan tim pemenangan Paslon lain, dugaan hubungan keluarga tersebut dapat memengaruhi independensi keputusan KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. 

"Kami mempertanyakan integritas Ketua KPU jika benar memiliki kedekatan personal dengan Paslon 02. Hal ini berpotensi mencederai prinsip netralitas dan keadilan dalam pelaksanaan Pilkada," ungkap salah satu juru bicara Paslon lain saat diwawancarai.    

Sejumlah kalangan mendesak agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera turun tangan untuk melakukan investigasi terhadap dugaan tersebut. 

"Kami mendesak Bawaslu untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan dipercaya masyarakat," kata seorang tokoh masyarakat Jeneponto. 

Pilkada Kabupaten Jeneponto 2024 menjadi perhatian publik, mengingat adanya pasangan calon yang kuat, termasuk Paslon nomor urut 02 yang diketahui memiliki basis massa yang besar.

Situasi ini menjadikan transparansi dan netralitas penyelenggara semakin krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. 

Apakah dugaan ini akan berdampak signifikan terhadap pelaksanaan Pilkada di Jeneponto? Semua mata kini tertuju pada langkah yang akan diambil oleh KPU dan Bawaslu untuk meredam polemik tersebut.