DPRD Takalar Minta Pemkab Kurangi Agenda Seremonial Dalam APBD 2025

TRIBUN-TAKALAR.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Takalar menggelar rapat paripurna di ruang sidang utama, Selasa (19/11/2024).

Rapat Paripurna dalam rangka agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Takalar Tahun 2025.

Sembilan fraksi masing-masing menyampaikan pandangannya.

Meski menerima dan menyetujui ranperda APBD Tahun 2025, fraksi-fraksi tetap memberikan catatan dan masukan kepada Penjabat Bupati Takalar.

Terutama mayoritas fraksi memberikan catatan dan masukan tentang perlunya pengurangan kegiatan-kegiatan seremonial dalam penganggaran APBD 2025.

"Mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial yang tidak dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat miskin," kata juru bicara fraksi Nasdem, Sarif Tinri.

"Mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial tahunan yang membebankan keuangan daerah dan sifatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat secara menyeluruh. Sepantasnya, anggaran difokuskan untuk mengatasi masalah kekeringan yang terjadi setiap tahun, setiap musim kemarau," kata juru bicara fraksi Gelora, Sahid Nyengka.

"Fraksi Gerindra meminta kepada pemerintah daerah agar melakukan efisiensi penggunaan anggaran dengan tidak menitikberatkan fokus alokasi belanja hanya pada program operasionalisasi dan maintenance untuk para pelaku kebijakan (pejabat), perjalanan dinas, pelatihan-pelatihan, dan sejenisnya," kata juru bicara fraksi Gerindra, Natsir Limpo.

Penjabat bupati Setiawan Aswad, saat memberi jawaban mengatakan menghargai masukan pengurangan kegiatan-kegiatan seremonial.

Tapi di satu sisi, kata Setiawan, kegiatan-kegiatan seremonial juga berdampak pada pengembangan ekonomi lokal.

"Ada daya pertumbuhan ekonominya bagi apa yang biasa kita sebut sebagai ekonomi kerumunan, ekonomi real di masyarakat," katanya

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Takalar, Rijal Tawang.

Turut hadir dalam rapat paripurna, Sekretaris Daerah Muhammad Hasbi, dan pimpinan Forkopimda Takalar.