Petani Maros ‘Cicil’ Rp650 Ribu Setahun Traktor Kementan

Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang ketua kelompok tani di Ajangale, K, Selasa (5/11). K mengaku harus membayar sekira Rp3 juta kepada pelaksana tugas (Plt) Ketua Penyuluh Pertanian Kecamatan (PPK) Ajangale. 

"Saya dimintai uang Rp3 juta waktu ambil traktor di gudang. Padahal saya merupakan penerima bantuan," ujarnya. 

Namun ia mengaku, hingga saat ini belum menerima bantuan itu. 

"Belum saya terima karena katanya hand traktor diambil oleh kepala desa," jelasnya. 

Ia mengungkapkan penyerahan uang pelicin tersebut muncul ke permukaan, setelah dirinya protes lantaran belum mendapatkan hand traktor yang diduga dikuasai oleh pemerintah desa. 

Sementara pihaknya sudah menyerahkan uang sekira Rp3 juta. 

Sementara Plt Ketua Penyuluh Pertanian Kecamatan Ajangale, R membenarkan kalau dirinya menerima uang dari kelompok tani penerima bantuan. 

Ia mengaku bahwa uang tersebut diminta untuk tujuan kegiatan syukuran. “Untuk syukuran hand traktor makan onde-onde dan bakar ikan," tandasnya.

Dipanggil ke Polda

Dari Bulukumba dilaporkan, kejadian serupa juga pernah terjadi. Bahkan, kasus ini sudah ditangani oleh Polda Sulsel.

Kepala Dinas Pertanian Bulukumba, Thayeb Manakasi mengatakan, dirinya pernah dipanggil oleh penyidik Polda Sulsel gara-gara bantuan alsintan.

Thayeb menceritakan, ia dipanggil, karena ada warga yang mendapat bantuan alsintan, harus menyetor sejumlah uang kepada pejabat berwenang.

"Saya pernah dipanggil di Polda gara-gara ada laporan jika mau dapat alsintan maka harus setor dana," ungkap Thayeb Manangkasi, Rabu (6/11).

Alsintan yang dimaksud itu adalah traktor tangan. Thayeb menegaskan jika yang demikian pelakunya adalah oknum.

Bantuan yang ditawarkan oknum adalah berupa alsintan yang sumber anggarannya dari aspirasi anggota dewan. Bantuan itu bukan dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Bulukumba.