Ngopi Akademik
Kabinet Merah Putih
Dapat dimaklumi bahwa setiap pembentukan kabinet selalu menjadi sorotan penting pasca pemilu.
Oleh: Rahmat Muhammad
Kaprodi S3 Sosiologi Unhas
TRIBUN-TIMUR.COM - Eforia warga bangsa ini sedang tersedot oleh tarikan dinamika dari Istana Negara sehubungan dengan kondisi politik Indonesia pasca pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI.
Dapat dimaklumi bahwa setiap pembentukan kabinet selalu menjadi sorotan penting pasca pemilu.
Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mau tak mau harus siap bekerja untuk menghadapi tantangan besar yang dihadapi Indonesia.
Kabinet ini terbentuk melalui proses yang mencerminkan power sharing, di mana partai-partai pendukung koalisi mendapat porsi dalam penempatan posisi strategis.
Namun, tantangan yang lebih besar adalah bagaimana kabinet ini bisa menjaga keseimbangan antara tuntutan politik koalisi dan memenuhi harapan rakyat.
Pada pidato perdananya sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo menyampaikan 25 poin penting yang menegaskan arah kebijakannya.
Salah satu isu krusial yang diangkat adalah pemberantasan korupsi. Prabowo menegaskan bahwa korupsi adalah ancaman besar bagi negara, menyebar di kalangan pejabat di segala tingkatan, dan bahkan melibatkan pengusaha yang tidak nasionalis.
Pemberantasan korupsi di segala lini menjadi salah satu prioritas utama.
Presiden menekankan bahwa pejabat di semua level, terutama mereka yang berada di pucuk pemerintahan, harus memberi contoh sebagai pemimpin yang benar-benar bersih dan berintegritas.
Selain pemberantasan korupsi, Prabowo juga menyoroti kondisi kesejahteraan rakyat.
Di balik angka-angka statistik yang mungkin terlihat positif, masih ada kenyataan bahwa banyak anak-anak di Indonesia yang pergi ke sekolah tanpa sarapan, atau keluarga yang kesulitan membeli pakaian seragam. Ini mencerminkan kesenjangan sosial yang masih sangat nyata.
Prabowo menegaskan pentingnya tidak terburu-buru merasa puas dengan pencapaian statistik, karena masih banyak rakyat yang belum merasakan peningkatan kualitas hidup.
Dalam konteks ini, kabinet diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang benar-benar berorientasi pada rakyat, dengan memperhatikan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.