Selain Pj Gubernur Sulsel, Tim Danny-Azhar Juga Lapor Pjs Wali Kota Makassar, Irwan Adnan, Fatmawati

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim Hukum Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Sulsel, Danny Pomanto-Azhar Arsyad resmi melaporkan sejumlah pejabat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel. 

Pejabat yang dilaporkan, yakni Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh, Pjs Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis.

Kemudian, Pj Sekda Makassar Irwan Adnan, serta Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sulsel Fatmawati Rusdi.

Laporan ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang terkait dengan penunjukan Irwan Adnan sebagai Pj Sekda Makassar. 

Tim hukum Danny-Azhar (DIA) yang dipimpin oleh Ahmad Rianto menilai bahwa penunjukan ini memiliki keterkaitan politik yang dapat merugikan integritas Pilkada 2024 yang sedang berlangsung. 

Ketua Partai Buruh Sulsel itu menjelaskan bahwa Irwan Adnan sebelumnya telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencalonkan diri sebagai Bacawali Kota Makassar.

Meskipun pada akhirnya Irwan Adnan mengurungkan niat mencalonkan.

Baca juga: Tunjuk Irwan Adnan Jadi Pj Sekda Makassar, Pj Gubernur Sulsel Dilapor ke Bawaslu

"Kami laporkan juga Pjs Wali Kota Makassar karena mengusulkan dan melantik orang yang sama (Irwan Adnan)," kata Ahmad Rianto usai melapor ke Sentra Gakkumdu, Kantor Bawaslu Sulsel, Jl AP Pettarani Makassar, Selasa (22/10/2024) siang.

Mereka menyoroti bahwa pelantikan Irwan Adnan sangat menguntungkan bagi pasangan calon Wali-Wakil Wali Kota Makassar, Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi.

Terlebih menguntungkan bagi pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi. 

Kedua paslon ini merupakan pasangan nomor urut dua dalam Pilkada 2024.

Ahmad Rianto menjelaskan bahwa penunjukan Irwan Adnan dianggap mendukung kepentingan politik dua pasangan tersebut.

Di mana Irwan Adnan dipandang akan mendapatkan keuntungan signifikan dari keputusan ini. 

Sebab, Irwan Adnan dianggap ada potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan proses Pilkada 2024.

"Alasan kami melaporkan ke empat orang ini karena kami melihat adalah pelantikan PJ Sekda kota Makassar ini adalah upaya upaya untuk Bagaimana menguntungkan paslang 02 itu dalam perhelatan pilkada di 2024 ini," tambahnya.