Paslon Dibatalkan Jika Bagi-bagi Uang

Dan yang terakhir, menurut Uceng adalah, menolak dan tidak menerima politik uang, kemudian melaporkannya ke pihak terkait.

"Unsur ke empat ini adalah bagian yang dimana adik-adik harus menjadi agen, melaporkan hal seperti itu," tambah dia.

Lanjut Uceng, seluruh elemen harus tersimpul satu sama lain dan tidak boleh terpecahkan.

Pasalnya, perosalan money politik bukan hanya kerjaan dari penyelenggara KPU dan Bawaslu saja.

"Segmentasi masyarakat, pemilih pemula, organisasi kemasyarakatan, unsur media, kemudian toko masyarakat, kelompok-kelompok rentan, perempuan, anak dan disabilitas itu harus menjadi bagian satu sama lain," kata dia.

Jika hal tersebut bisa terlaksana, kata Uceng, maka politik uang dapat dihindari.

"Politik uang ini nantinya bisa kita antisipasi dan tidak berkembang di setiap tahapan-tahapan Pilkada," jelasnya.

Trend Meningkat 

KPU memperkirakan, trend politik uang di Pilkada serentak jauh lebih besar dibanding saat pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Hal itu karena pemilu legislatif dan presden dengan Pilkada serentak adalah kegiatan yang berbeda.

Interaksi antara Pilpres dengan Pilkada sangat jauh berbeda saat melakukan kampanye.

"Lokasi pemilihan tentunya, interaksi antara tim kampanye, kemudian partai politiknya lebih dekat dengan pemilihnya," katanya.

Dari hasil riset tersebut, disimpulkan jika politik uang antara pemilu dengan pilkada akan lebih besar di Pilkada serentak.

Interaksi secara lokal akan lebih terjadi di Pilkada serentak saat ini.

"Kalau kemarin di pemilu masih ada pemilihan presiden masih ada pemilihan anggota DPD Pemilihan DPR RI pemilihan DPD provinsi dan kabupaten kota ini masih dalam bentuk segmentasi pemilihan secara bertingkat," kata Uceng.