Menguatkan Peran Civil Society

Oleh : Amir Muhiddin

Dosen Fisip Unismuh Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - Nyaris tidak ada lagi partai politik tersisa, semuanya sudah bergabung dan akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), baik itu partai besar yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu tahun 2024 maupun partai kecil yang tidak memperoleh suara di parlemen.

Tentu saja harapan mereka memperoleh konpensasi, entah itu jatah menteri atau jabatan-jabatan penting dan strategisdi parlemen atau di lembaga-lembaga pemerintah bereselon, bahkan di badan-badan usaha milik negara.

Bukan hanya itu, mereka juga bergabung untuk mengamankan diri dan kelompoknya karena tersandera dengan kasus hukum.

Kalau demikian halnya maka mudah diduga bahwa pemerintahan hasil pemilu tahun 2024 ini tidak ada lagi suara yang beda, semuanya setuju-setuju saja, baik itu di eksekutif, legislatif maupun di yudikatif, Karena itu pula pemerintah menjadi sangat kuat, percaya diri dan sulit mendapat kritik.

Kenyataan ini tentu menjadi alamat buruk bagi terciptanya sistem politik yang ideal, demokratis, berdaulat dan bermartabat.

Seperti diketahui bahwa sistem politik yang ideal, adalah sistem yang seimbang antara pemerintah dan rakyat.

Pemerintah terlembagakan di dalam supra sturuktur politik, sedangkan rakyat terlembagakan di dalam infra sturuktur politik.

Di supra sturuktur politik ada eksekutif yang melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan, di legislatif melaksanakan tugas-tugas legislasi atau membuat berbagai produk perundang-undangan, melaksanakan fungsi badgeting atau anggaran serta pengawasan dan yudikatif yang mengawal dan mengawasi pelaksanaan undang-undang.

Supra sturuktur politik secara kelembagaan sering disebut sebagai mesin politik pemerintah.

Sementara itu Infrastruktur politik setidaknya terdiri dari empat kelompok utama, yaitu partai politik (parpol), kelompok kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure group), dan media massa.

Adagium politik menyebut bahwa dalam sistem politik yang ideal seharusnya terjadi keseimbangan, baik pemerintah maupun rakyat, jangan ada diantara keduanya yang terlalu kuat dan yang lain terlalu lemah.

Sebab akan terjadi kesewenang-wenangan dan kekacauan.

Kalau pemerintah terlalu kuat akan terjadi keseweang-wenangan, dan sebaliknya kalau rakyat terlalu kuat akan terjadi kekacauan.