Wow! Segini Gaji dan Tunjangan Diterima 580 Anggota DPR RI, Setiap Bulan Negara Bayar Rp31 M
Anggota DPR RI akan menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp54 juta setiap bulannya selama menjabat.
Keputusan itu pun sudah final diputuskan oleh internal partai.
"Insya Allah kalau dari PDI Perjuangan final calonnya tunggal Ibu Puan Maharani," kata Ketua DPP PDIP, Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Said pun memastikan keputusan Puan menjadi Ketua DPR RI tidak akan berubah. "Sudah selesai, final," katanya.
Di sisi lain, Ketua Banggar DPR itu menuturkan sosok pimpinan MPR RI yang menjadi wakil dari PDIP masih sedang dalam tahap pembahasan internal partai.
"Pimpinan MPR dari PDIP masih digodok," jelasnya.
Saat ini, tak ada politisi menduduki jabatan ketua DPR RI untuk kali kedua.
Jika, Puan Maharani ditetapkan sebagai ketua DPR RI, maka dia akan menjadi orang pertama oppo menjadi ketua.
Selama ini, rata-rata politisi hanya satu periode menduduki kursi panas DPR RI ini.
Setya Novanto pernah menjadi ketua DPR RI kembali.
Namun, hanya dalam periode yang sama.
Sosok Puan Maharani
Dr. (H.C.) Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi, S.Sos. adalah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Ketua DPR RI) periode 2019–2024.
Puan merupakan perempuan pertama dan orang termuda ketiga, setelah Achmad Sjaichu dan I Gusti Gde Subamia, yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR secara tetap; dia berusia 46 tahun saat dilantik.
Sebelumnya, dia merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia antara 2014 hingga 2019, dalam prosesnya juga menjadi perempuan pertama dan orang termuda yang pernah menjabat sebagai menteri koordinator.
Puan pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI-P di DPR pada tahun 2012 hingga 2014.
Kewenangan Baru Bawaslu Bisa Diskualifikasi Calon Kepala Daerah dan Caleg Dibahas di Pinrang Sulsel |
![]() |
---|
Putusan MK dan Wacana Pilkada Lewat DPRD Dibedah di Dialog Kebangsaan HMI Cabang Makassar |
![]() |
---|
OJK Sulselbar dan DPR RI Dorong Literasi Keuangan Masyarakat Bone |
![]() |
---|
DPR RI Janji Perkuat Bawaslu, Jumlah Komisioner Bakal Sama dengan KPU |
![]() |
---|
Komisi VIII DPR Tolak Peleburan BPKH ke BP Haji, Prioritaskan Transparansi Dana Haji |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.