Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Politik Dinasti di Pilkada Sulsel

'Arisan dan Warisan' Kekuasaan Klan Lewat Pilkada di Sulsel

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Sulawesi Selatan ibarat pertarungan antarklan atau trah, pewarisan kekuasaan

Tayang: | Diperbarui:
Editor: Edi Sumardi
DOK PRIBADI/DOK PARTAI GOLKAR/DOK PARTAI NASDEM/DOK TRIBUN TIMUR
Mereka yang terkait politik kekerabatan dalam Pilkada di Sulsel 2024: Muslimin Bando, Andi Nurdin Halid, Husniah Talenrang, Ilham Arief Sirajuddin, Indah Putri Indriani, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi, Andi Sudirman Sulaiman, Taufan Pawe, Suardi Saleh, Muhammad Yusran Lalogau, Rusdi Masse, Andi Seto Gadhista Asapa, Ilham Syah Azikin, Mohammad Ramdhan Pomanto, Andi Muhammad Arham Basmin, dan Rezki Mulfiati Lutfi. 

Pilkada langsung berpotensi melahirkan raja-raja kecil di Sulsel jika pemenang berasal dari klan atau dinasti politik tertentu.

Melalui dinasti politik, penguasa berupaya meletakkan keluarga, saudara, dan kerabat pada jabatan-jabatan strategis dengan tujuan membangun "kerajaan"  politik di dalam pemerintahan lokal dan nasional.

Pengamat menilai, banyaknya klan dan trah bertarung di Pilkada di Sulsel sebagai indikator masih kuatnya budaya patron klien dan sistem kekerabatan.

Pilkada langsung serta penerapan sistem proporsional berbasis suara terbanyak memberikan peluang lebih besar bagi klan tertentu untuk memperluas atau mempertahankan kekuasaan mereka. 

Hal ini berimplikasi pada peningkatan jumlah anggota keluarga politik yang menduduki posisi-posisi politik. 

Sebaliknya, peluang bagi calon-calon independen atau dari luar lingkaran kekuasaan sangat mimin.

Pilkada idealnya menghasilkan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif dibandingkan sebelumnya, bukan sekadar memperpanjang dominasi suatu keluarga demi keuntungan politik dan ekonomi dengan memanfaatkan situasi yang ada untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. 

Meskipun Indonesia adalah negara demokrasi, praktik nepotisme dengan mendahulukan keluarga, kerabat, dan saudara masih berlangsung di tingkat nasional dan lokal.

Politik dinasti berdampak buruk pada pembangunan sosio-politik dan sosio-ekonomi, karena peluang politik dan ekonomi setiap warga negara menjadi amat terbatas karena akan dimonopoli penguasa dan kelompok-kelompok (keluarga, saudara, dan kerabat) yang dekat dengan pemegang kekuasaan.

Dinasti politik memunculkan masalah baru dalam sirkulasi elite karena mampetnya partisipasi politik akibat dominasi kuasa kelompok tertentu. 

Kekuasaan hanya berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya dalam satu garis keturunan atau rumpun keluarga.

Sirkulasi elite yang baik menjadi hal sangat penting dalam demokrasi.(bersambung)

Baca tulisan selanjutnya: Putra Mahkota Berebut Takhta, Anak-anak Bupati Berlomba Jadi Bupati

 

Sumber: Tribun Timur
Halaman 4/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved