'Arisan dan Warisan' Kekuasaan Klan Lewat Pilkada di Sulsel

Contohnya, kakak menjadi bupati daerah tertentu, sang adik Ketua DPRD, dan anggota keluarganya yang lain memegang posisi dinas yang strategis.

Ketiga, adalah model lintas daerah.

Satu keluarga memegang jabatan penting di berbagai daerah yang berbeda.

Dinasti politik tak hanya menjalar di Indonesia, tapi hampir menjadi fenomena global.

Siddharth Eapen George dan Dominic Ponattu dalam tulisannya berjudul “Like Father, Like Son? How Political Dynasties Affect Economic Development” yang diterbitkan pada 2018, menyebut, dinasti politik ada di berbagai negara demokratis.

“Hampir 50 persen di antara negara demokratis telah memilih kepala negara dari satu keluarga dan 15 persen saat ini dipimpin oleh keturunan dari pemimpin sebelumnya.”

“Politik secara signifikan lebih dinastik dibandingkan dengan profesi lainnya di masyarakat demokratis.”

“Rata-rata, seseorang 5 kali lebih mungkin masuk ke profesi yang sama dengan ayahnya. Namun, memiliki ayah seorang politisi meningkatkan peluang seseorang untuk masuk ke dunia politik sebesar 110 kali lipat, lebih dari 2 kali lipat bias dinasti dari profesi elite lainnya seperti kedokteran dan hukum.”

Demikian kutipan dari tulisan George dan Ponattu.

Tulisan di atas nyata terjadi di Indonesia pada saat ini.

Presiden Jokowi berhasil mengantar putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden RI.

Ini sejarah pertama dalam pemerintahan Indonesia anak menjabat wakil presiden setelah ayah menjabat presiden tanpa ada jeda periode masa jabatan.

Namun, di pemerintahan daerah, hal seperti itu sudah lazim terjadi.

Kesuksesan kerabat (kakek, ayah, suami, istri, paman, ipar) memimpin daerah selama 2 periode atau lebih jadi modal kultural yang men-drive pemilih untuk memilih calon dari klan tertentu.

Background keluarga jadi modal sosial para calon, misalnya dari keluarga orang kuat lokal (local strongmen).