Jabatan Bukan Warisan

Oleh : M Ridha Rasyid

Pemerhati Demokrasi dan Pemerintahan

TRIBUN-TIMUR.COM - BUKAN hanya terjadi di Indonesia pada satu dekade terakhir, jauh sebelum itu di belahan Amerika Selatan seperti Argentina, Venezuela, Brazilia, juga di benua Afrika, beberapa negara pun menunjukkan adanya “warisan” jabatan untuk melangsungkan kekuasaan.

Ini bisa terjadi, dimulai dari dunia usaha. Di mana pengelolaan perusahaan dijalankan oleh keluarga.

Secara turun menurun perusahaan itu pun berkembang dengan pesat, meskipun banyak juga yang kemudian roboh akibat kalah bersaing.

Keberhasilan dan kesuksesan yang terjadi pada perusahaan swasta itu, lalu diadopsi oleh penyelengga pemerintahan.

Kita lihat saja upaya untuk mewujudkan Good Government dan Clean Government merupakan praktek manajemen yang dikerjakan dunia usaha Good Corporate Government, oleh pemerintah Amerika Serikat diaplikasikan dan terbukti lebih efektif, efisien serta tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik, transparan dan bertanggung jawab.

Pada saat yang sama, pengelolaan anggaran juga lebih tepat sasaran. Cara cara seperti itu menjadi patron dan model yang dilakukan oleh banyak negara negara berkembang dan menengah.

Namun, tingkat keberhasilannya rendah disebabkan antara lain, pertama, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup, kedua, ketatausahaan yang dijalankan masih berkutat pola lama.

Ketiga, cara berfikir dari sebagian besar pengambil keputusan dalam semua tingkat belum mengalami perubahan signifikan dalam mengimbangi dinamika lingkungan yang demikian cepat terjadinya.

Keempat, masih bersemayam pemikiran bahwa kekuasaan itu menjadi milik pribadinya, bukan untuk melayani publik.

Empat hal mendasar inilah yang ingin, dan terutama pada point keempat itu didorong untuk diperbaiki dan dibenahi.

Ada adagium yang menjadi pembenaran bagi penguasa yang menganggap bahwa kekuasaan tersebut ketika oleh rakyat telah diserahkan kepadanya, maka seolah menjadi miliknya, keluarga dan kroninya, sehingga rakyat hanya menikmati “ampas” dari keberhasilan penguasa.

Sementara pengusaha atau pemilik modal yang menjadi sumber utama pendapatan negara memainkan peran untuk mengatur negara secara informal melalui kekuatan finansial yang dipunyainya.

Mungkin, memang, tidaklah terlalu salah apa yang dipikirkan rezim itu.