Pilkada dan Kebangkitan Masyarakat Sipil

Oleh: H. Azhar Arsyad, SH, MH

Ketua Umum DPW PKB Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM - Reformasi 1998 adalah buah gerakan masyarakat sipil. Setelah 32 tahun bangsa ini diperintah Orde baru (Orba) gerakan masyarakat sipil pada 1998 silam sukses menggeser rezim tak demokratis itu.

Kampus-kampus bergerak dengan dukungan masyarakat luas memaksa Orba berakhir masanya pada 98 silam.

Pembangunan gerakan masyarakat sipil yang tangguh itu tidaklah mudah. Butuh perjuangan puluhan tahun pula untuk menggeser Orba.

Perjuangan itu bergerak dari bawah ke atas disektor desa dan perkotaan.

Sejarah mencatat, tak sedikit aktor masyarakat sipil dipenjara bahkan dihilangkan dalam pergerakan membangun masyarakat sipil yang berdaulat.

Mereka adalah pejuang-pejuang berdedikasi untuk menyelamatkan bangsa ini dari kolonialisasi Orba. Dan reformasi 1998 silam adalah hasil nyata kesuksesan masyarakat sipil berjuang selama puluhan tahun lamanya.

Bangsa lalu ditata sedemikian rupa dengan arah pokok; demokratisasi. Mengapa demokratisasi?

Sebab solusi otoritarianisme Orba adalah demokratisasi. Kebebasan berpendapat dan berserikat tak lagi dibungkam dan dibatasi. Pertumbuhan lembaga-lembaga demokrasi, baik institusi formal maupun informal dibiarkan subur.

Media massa misalnya, diberi ruang bertumbuh bebas tanpa cap “subversif” seperti halnya di masa Orba.

Partai politik pun demikian adanya, tak ada lagi pembatasan hanya tiga biji parpol sahaja sebagaimana dimasa Orba berkuasa.

Maka pemilu tahun 1999 silam adalah pemilu yang ditaburi parpol beragam.

Tahun 2001, kebijakan desentralisasi ditempuh. Tujuannya, agar pemerintahan tak berjarak dengan masyarakat.

Jakarta adalah sebuah jarak pemisah dengan pembangunan massyarakat di daerah-daerah. Dalam konteks ini, pembangunan masyarakat sipil dilevel lokal merupakan judul besar desentralisasi itu.